FKB DPR Juga Tolak Rencana Kenaikan BBM

Jakarta - Setelah FPAN dan FPPP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Penolakan disebabkan banyak hal, diantaranya tak ada jaminan skema kompensasi BBM, akuntabilitas dana subsidi BBM tahun sebelumnya, audit operasional dan finansial untuk biaya produksi dan distribusi BBM yang sebenarnya. "FKB telah memutuskan untuk menolak rencana kenaikan BBM sebelum berbagai persyaratan di atas terpenuhi," kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Ali Masykur Musa saat dihubungi detikcom, Jumat (25/2/2005).Lebih lanjut Ali Masykur Musa mengatakan bahwa jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan kenaikan harga BBM tanpa persetujuan DPR, pemerintah dapat dianggap menyimpang atau melanggar UU No 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. "Apabila pemerintah tetap berpegang teguh pada kebijakannya, fraksi akan mempergunakan hak-hak dewan diantaranya hak interpelasi. Selain fraksi juga akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi," ancam Ali Masykur Musa.Lebih jauh Ali Masykur menyatakan bahwa kenaikan BBM saat ini belum tepat sasaran. Akuntabilitas perhitungan pemerintah atas dana subsidi BBM pada periode sebelumnya belum dilakukan secara transparan dan akuntabel. (jon/)