"Kalau pemerintah belum menerima, kita tidak mungkin memaksa pemerintah. Karena ada hal-hal penting untuk kebutuhan rakyat banyak," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi, Selasa (25/8/2015).
Hanura lebih memilih untuk menyesuaikan usulan tersebut dengan keuangan negara. Bila tak bisa diakomodasi di APBN, maka tak perlu dipaksakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat kondisi dewasa ini, perekonomian belum terlalu bagus. Tak elok bila memasukkan anggaran itu sekaligus.
"Memang proyek itu untuk 'longterm (jangka panjang)'Β bagus, tapi kalau dipaksakan masuk untuk kondisi perekonomian saat ini, maka kurang pas untuk diimplementasikan dalam waktu singkat," tuturnya.
Solusinya, agar tak terlalu membebani APBN, maka anggaran tersebut dijalankan secara tahun jamak (multiyears). Itupun, DPR harus berkomunikasi intensif dengan pemerintah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang pasti, pemerintah punya hak untuk menolak.
"Kalau DPR memaksakan kehendak, pemerintah juga punya hak untuk menolak," tandasnya.
(dnu/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini