Ini dinyatakan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini saat dihubungi, Selasa (25/8/2015). Karena ekonomi nasional sedang sulit maka proyek tersebut dicicil saja secara tahun jamak (multiyears) dari APBN ke APBN tahun-tahun mendatang.
"Ekonomi lagi sulit, maka bisa juga secara multiyears supaya tidak berbenturan dengan kepentingan rakyat," tutur Jazuli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Urgen tidak bila Tenaga Ahli tidak punya tempat duduk?" ujarnya.
APBN 2016 senilai Rp 2.000 triliun lebih bisa dicermati, apakah mencukupi untuk membayar proyek DPR. PKS meminta agar publik tak selalu membenturkan proyek-proyek itu dengan kepentingan DPR. Dia membandingkan dengan anggaran untuk pihak pemerintah.
"Jangan selalu sesuatu dibenturkan dengan DPR, padahal DPR juga tidak terlalu banyak. Ada hal-hal lain yang perlu dilihat, umpamanya suntikan dana kepada BUMN efeknya langsung tidak kepada rakyat?" ujar Jazuli.
(dnu/tor)











































