PAN Tak Paksakan 7 Proyek DPR, Apa Kabar Fraksi Lain?

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta 7 proyek DPR yang bernilai Rp 2,7 triliun dikaji ulang. Sejauh ini baru fraksi PAN yang sepakat dengan pengkajian ulang proyek ini, bagaimana dengan fraksi yang lain?

"Kalau terlalu dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN," kata Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Hal senada juga disampaikan Waketum PAN Bara Hasibuan. Bara menuturkan jika memaksakan kehendak tersebut maka DPR terkesan abai dengan kondisi masyarakat.

"Memaksakan proyek ini di tengah keresahan dan ketidakmenentuan ekonomi tentu melanggar azas kepantasan. Kalau proyek itu dipaksakan maka para wakil rakyat makin menjauhi realita itu," kata Bara saat dihubungi terpisah.

Namun demikian Fraksi lain di DPR masih maju terus. Nyatanya Badan Anggaran (Banggar) DPR telah sepakat dengan pemerintah terkait proyek senilai Rp 2,7 triliun itu.

"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018 kalau tidak salah," kata Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Supit mengatakan, dalam rapat konsultasi tadi malam, turut dibahas apakah 7 mega proyek DPR itu sudah masuk dalam nota keuangan RAPBN 2016. Ternyata belum terakomodir karena kajian teknisnya belum selesai.

"Jadi pengusulannya sudah, dari sekian prioritas yang diusulkan oleh sekjen DPR, (7 proyek DPR) itu belum termasuk karena persoalan kajian teknisnya belum sempurna," ujar politisi Golkar itu.

Supit mengungkapkan, sebetulnya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lembaga tinggi negara sudah dilakukan di semua lembaga tinggi negara. DPR seharusnya juga ada perbaikan sarana dan prasarana.

"MA sudah membikin gedung, BPK sudah. Jadi semua rupanya memang direncakan untuk diperbaiki, kemudian DPR. Artinya ini secara keseluruhan memang ingin membuat suasa kerja optimal di lembaga-lembaga tinggi negara," tuturnya.

Menurut Supit, di jajaran eksekutif hampir semua kementerian lembaga sudah mewah-mewah, di kementerian perdagangan sudah seperti hotel mewah, macam-macam. Bahkan banyak gedung di BUM sekian lantai tidak terpakai.

"Sekarang memberikan kesempatan kepada DPR," ujar anggota DPR asal Dapil Kalimantan itu.

Lalu apakah Fraksi lain di DPR bakal realistis dan meminta proyek ini dibatalkan? (van/try)