Banggar: 7 Proyek DPR Bernilai Rp 2,7 Triliun

Banggar: 7 Proyek DPR Bernilai Rp 2,7 Triliun

M Iqbal - detikNews
Selasa, 25 Agu 2015 14:17 WIB
Banggar: 7 Proyek DPR Bernilai Rp 2,7 Triliun
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit. Foto: Puspa Perwitasari
Jakarta - 7 Mega proyek DPR masih terus dibahas oleh Pemerintah dengan DPR, meski Presiden Joko Widodo meminta proyek itu dikaji ulang. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah bertemu dengan pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) menyepakati nilai proyek tersebut. Berapa duit yang harus dikucurkan?

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit mengatakan, pimpinan DPR, pimpinan Banggar dan Menteri Keuangan sudah bertemu membahas proyek itu, Senin (24/8) kemarin malam. Disepakati bahwa proyek itu akan dibiayai secara multiyears dengan nilai total Rp 2,7 triliun.

"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018 kalau tidak salah," kata Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Supit mengatakan, dalam rapat konsultasi tadi malam, turut dibahas apakah 7 mega proyek DPR itu sudah masuk dalam nota keuangan RAPBN 2016. Ternyata belum terakomodir karena kajian teknisnya belum selesai.

"Jadi pengusulannya sudah, dari sekian prioritas yang diusulkan oleh sekjen DPR, (7 proyek DPR) itu belum termasuk karena persoalan kajian teknisnya belum sempurna," ujar politisi Golkar itu.

"Kajian teknis dilakukan Kementerian PU, secara teknis itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam APBN," imbuhnya.

Baca juga: Menengok Lagi 7 Proyek DPR yang Peresmiannya Batal Diteken Presiden

Supit mengungkapkan, sebetulnya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lembaga tinggi negara sudah dilakukan di semua lembaga tinggi negara. DPR seharusnya juga ada perbaikan sarana dan prasarana.

"MA sudah membikin gedung, BPK sudah. Jadi semua rupanya memang direncakan untuk diperbaiki, kemudian DPR. Artinya ini secara keseluruhan memang ingin membuat suasa kerja optimal di lembaga-lembaga tinggi negara," tuturnya.

"Kalau di eksekutif hampir semua kementerian lembaga sudah mewah-mewah, di kementerian perdagangan sudah seperti hotel mewah, macam-macam. Bahkan banyak gedung di BUM sekian lantai tidak terpakai. Sekarang memberikan kesempatan kepada DPR," ujar anggota DPR asal Dapil Kalimantan itu.

Nilai ini jauh lebih besar dibanding yang disebut oleh Kahumas DPR, yang menyebut nilai 7 proyek itu Rp 1,6 triliun. Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan menyebut 7 proyek DPR tak sampai Rp 1,6 triliun. (bal/tor)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads