Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit mengatakan, pimpinan DPR, pimpinan Banggar dan Menteri Keuangan sudah bertemu membahas proyek itu, Senin (24/8) kemarin malam. Disepakati bahwa proyek itu akan dibiayai secara multiyears dengan nilai total Rp 2,7 triliun.
"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018 kalau tidak salah," kata Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi pengusulannya sudah, dari sekian prioritas yang diusulkan oleh sekjen DPR, (7 proyek DPR) itu belum termasuk karena persoalan kajian teknisnya belum sempurna," ujar politisi Golkar itu.
"Kajian teknis dilakukan Kementerian PU, secara teknis itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam APBN," imbuhnya.
Baca juga: Menengok Lagi 7 Proyek DPR yang Peresmiannya Batal Diteken Presiden
Supit mengungkapkan, sebetulnya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana lembaga tinggi negara sudah dilakukan di semua lembaga tinggi negara. DPR seharusnya juga ada perbaikan sarana dan prasarana.
"MA sudah membikin gedung, BPK sudah. Jadi semua rupanya memang direncakan untuk diperbaiki, kemudian DPR. Artinya ini secara keseluruhan memang ingin membuat suasa kerja optimal di lembaga-lembaga tinggi negara," tuturnya.
"Kalau di eksekutif hampir semua kementerian lembaga sudah mewah-mewah, di kementerian perdagangan sudah seperti hotel mewah, macam-macam. Bahkan banyak gedung di BUM sekian lantai tidak terpakai. Sekarang memberikan kesempatan kepada DPR," ujar anggota DPR asal Dapil Kalimantan itu.
Nilai ini jauh lebih besar dibanding yang disebut oleh Kahumas DPR, yang menyebut nilai 7 proyek itu Rp 1,6 triliun. Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan menyebut 7 proyek DPR tak sampai Rp 1,6 triliun. (bal/tor)











































