FPPP Tolak Rencana Kenaikan BBM

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Penolakan disampaikan karena banyak faktor, diantaranya pemerintah dinilai gagal dalam mengamankan skema penyaluran subsidi BBM dan manajemen pertamina yang tidak transparan."Fraksi PPP menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, sebelum pemerintah menuntaskan berbagai masalah yang terkait dengan kenaikan BBM," kata Ketua Fraksi PPP Endin J Soefihara saat dihubungi detikcom, Jumat (25/2/2005).Lebih lanjut Endin menyatakan setidaknya, ada tujuh masalah yang harus dituntaskan sebelum harga BBM dinaikkan. Pertama pemerintah dalam hal ini pertamina belum mampu memberikan gambaran secara tuntas dan jelas kepada publik mengenai cost produksi BBM. Kedua, pemerintah harus dapat menjelaskan secara rinci skema penyaluran subsidi BBM sesuai kebutuhan wilayah di seluruh Indonesia."Pemerintah belum dapat menjelaskan kepada publik logika subsidi BBM. Apa yang dimaksud dengan pengurangan subsidi BBM dan harga BBM naik, dan hasil pengurangan subsidi akan dialokasikan untuk pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan rakyat miskin," katanya.Faktor lainnya yang harus dijelaskan pemerintah, menurut Endin, kegagalan pemerintah mengamankan skema penyaluran subsidi BBM sehingga lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah, tidak boleh dijadikan alasan untuk menaikkan BBM.Yang tidak kalah penting manajemen pertamina yang memiliki fungsi pelayanan publik masih tidak transparan dan digelayuti berbagai kepentingan pihak tertentu. "Pertamina tidak mampu menjadi perusahaan yang sehat dan bersaing ditingkat global," katanya.Dalam keadaan daya beli masyarakat yang rendah, maka kenaikan harga BBM dengan efek dominonya akan sangat memberatkan rakyat. "Kenaikan BBM hanya akan membuat penderitaan yang dihadapi rakyat miskin semakin berat," tambahnya. (jon/)