Capim Jimly Asshiddiqie Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati

Jakarta - Calon pimpinan (capim) KPK Jimmly Asshiddiqie ditanya terkait pandangannya soal hukuman mati untuk koruptor oleh Pansel Harkristuti. Dia tak setuju. Menurutnya, hukuman mati justru harus dikurangi.

"Kalau ngikutin emosi ya kita setuju aja. Waktu Akil itu ya pantes saja hukuman mati. Tapi itu jawaban orang marah," ujar Jimly dalam wawancara di Gedung Setneg, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).

Menurut Jimly, kebijakan untuk hukuman mati itu harus sesuai dengan Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga harus mengikuti standar.

"Yang tepat hukuman mati itu lama-lama harus dikurangi. Bukan ditambahi. Malah yang harus didiskusikan itu korupsi, TPPU dan perampasan harta ini kan merugikan keuangan negara," terangnya.

"Eksistensi KPK masuk dalam konstitusi?" tanya pansel Harkristuti.

"Saya setuju, tidak apa-apa karena undang-undang kita lebih lengkap. Sehingga tidak dipersoalkan dibentuk oleh undang-undang. Menurut saya kalo orang tanya kedudukan secara konstistusional diatur pasal 24 ayat 3, memiliki kepentingan sama meski tidak dimuat dalam undang-undang. Misal BI, KPU tidak eksplisit tapi tercantum, KPK masuknya badan-badan lain itu," paparnya.

Jimly menilai di sebuah negara modern, lembaga seperti halnya KPK harus ada. "Jangan berfikir KPK sementara meski dibangunnya begitu," ucapnya. (fan/hri)