"Pada situasi sulit seperti ini para pemimpin harus menunjukkan sensitivitas dan kepantasan dan itu yang perlu ditunjukkan para wakil rakyat di DPR," kata Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan kepada wartawan, Selasa (25/8/2015).
Karena itu 7 proyek DPR tak sepantasnya dilanjutkan. Kalau DPR ngotot melanjutkan proyek itu berarti DPR tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Jokowi juga sudah meminta rencana besar yang diperkirakan menelan biaya Rp 1,6 triliun itu dikaji ulang.
"Nah jadi posisi terakhir oleh presiden adalah minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera. Maka dengan demikian, secara resmi itu lah yang menjadi sikap resmi presiden sampai hari ini," kata Setkab Pramono Anung di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).
Tujuh proyek itu adalah Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR. Presiden Joko Widodo sempat direncanakan akan meresmikan pencanangan 7 proyek ini pada 14 Desember 2015 lalu namun batal.
(van/try)











































