PAN: 7 Proyek DPR Bisa Menjadi Beban APBN

Jakarta - Indonesia sedang menghadapi tantangan ekonomi. Sementara, DPR merencanakan pembangunan tujuh proyek yang nilainya sekitar Rp 1,6 triliun. PAN menyatakan DPR tak perlu memaksakan diri dalam kondisi seperti ini.

"Kalau terlalu dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN," kata Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Yandri berbicara jelang rapat paripurna yang mengagendakan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta nota keuangannya. Yandri melanjutkan, proyek DPR bisa dikaji ulang di tengah situasi ekonomi dewasa ini, agar tak dipaksakan masuk ke anggaran APBN 2016.

"DPR coba kaji ulang, apakah tepat memasukkan proyek itu sekarang, atau mungkin skala prioritas mana yang akan lebih dulu dimasukkan sehingga rakyat tidak tersakiti," tutur Yandri.

Dia menilai, kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi dengan realistis. Target pemasukan pajak dinilai susah terpenuhi, serapan anggaran rendah, dan pertumbuhan belum sampai 5,5 persen.

Pembangunan DPR tak harus dimasukkan sekaligus dengan anggaran fantastis, melainkan bisa saja bertahap. Yang menjadi prioritas adalah pembangunan gedung untuk anggota DPR mengingat ruangan yang ada sekarang terlalu sempit.

Namun bila renovasi bisa dilakukan, maka tak perlu membangun gedung baru. "Kalau renovasi masih bisa dilakukan, maka renovasi tak perlu membangun baru. Atau ruangan yang ada dimaksimalkan, tinggal nambah beberapa ruangan saja," ujar Yandri yang mengaku mendapat ruangan seukuran 4 x 6 meter persegi di Gedung DPR.

Yandri memang menyatakan ruangannya sempit, namun tak perlu memaksakan harus membangun gedung baru. Dia menilai pimpinan DPR bakal bijaksana.

"Saya yakin Pimpinan DPR akan legowo (bila proyek DPR dikaji ulang)," tutur Yandri. (dnu/tor)