DPR Tak Bisa Paksakan Seluruh 7 Proyek Parlemen Dikerjakan

Jakarta - Anggota Tim Implementasi Reformasi DPR Arsul Sani mengatakan DPR tak bisa memaksa pemerintah menyetujui pelaksanaan tujuh proyek. Apalagi bila negara dalam kondisi perekonomian dan keuangan negara yang sedang tidak baik.

"Sebagian proyek-proyek itu kan memang realitasnya dibutuhkan DPR. Hanya karena keadaan perekonomian dan keuangan negara yang sedang krisis maka tidak bijaksana pula kalau DPR memaksakan 7 proyek itu terlaksana," ujar Arsul dalam pesan singkatnya, Senin (24/8/2015).

Dia menjelaskan kritikan dari berbagai pihak terhadap tujuh proyek pembangunan akan menjadi bahan untuk mengkaji ulang. Arsul menilai meski dikaji namun usulan tujuh proyek ini tak dibatalkan sama sekali.

"Saya kira kritikan-kritikan itu menjadi bahan kajian ulang. Namun konteksnya tidak dibatalkan sama sekali," tutur Wakil Sekretaris F-PPP itu.

Menurutnya, ada penambahan pembangunan gedung yang mesti dilakukan untuk menyesuaikan jumlah tenaga ahli dan staf. Ia berpendapat penambahan yang ini bisa menjadi prioritas.

"Saya lihat gedung. Dengan penambahan tenaga ahli dan staf maka tidak ada tempat bagi mereka untuk kerja," sebutnya.

Lantas, bagaimana jika memang nanti pemerintah menegaskan penolakan terhadap tujuh proyek DPR ini?

Arsul merasa pemerintah akan melakukan penilaian terhadap proyek secara wajar.

"Saya yakin pemerintah akan menilai bagian-bagian proyek itu secara wajar untuk menentukan mana yang secara obyektif memang diperlukan dan mana yang tidak harus dibangun saat ini. Tak ada penolakan total kecuali keuangan negara memburuk," tuturnya.

Tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (hty/fdn)