"Kita baca dulu governance KPK, kita review. Kemudian kita turun ke SOP. Itu satu jalan. 3 bulan selesai," ujar Firmansyah dalam wawancara terbuka tahap akhir capim KPK di gedung Setneg, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (24/8/2015).
Anggota pansel Harkristuti Harkrisnowo (Tuti)sempat meragukan ucapan Firman. Menurutnya 3 bulan adalah waktu yang cukup singkat untuk mengubah sistem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Firman kemudian berujar, bahwa rencananya itu, setidaknya akan ia mulai dari dirinya sendiri. "Persoalan yang lain tidak sepakat, itu urusan lain," kata pria yang pernah menjadi tenaga ahli di bidang kejahatan tipikor Mabes Polri ini.
Ia juga mengusulkan agar seluruh Inspektorat jenderal (Irjen) di pemerintahan dipilih secara independen. Saat ini yang telah menerapkan mekanisme tersebut baru Kemenkum HAM. Ia menargetkan sistem tersebut akan terlaksana dalam satu tahun kepemimpinannya.
Di tangannya, KPK juga akan menyusun mitigasi korupsi. Lahan-lahan basah yang biasanya menimbulkan korupsi, akan dicegah.
"Ya ini semacam mitigasi teroris. Kita cegah dulu sebelum mereka serang," ujar Firman.
Jika rencananya tersebut berjalan, ia yakin indeks perespsi korupsi Indonesia akan meningkat tajam. Ia memprediksi pada tahun 2030 nanti, indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada urutan 40. Di mana saat ini Indonesia masih menempati urutan di atas 100.
"Apa ini mungkin?" tanya anggota pansel Diani Sadiawati.
"Mungkin Bu," ujarnya mantap. (kff/hri)











































