"Yang dimaksud kan 7 tahapan. Bukan harus ada 7 gedung. Yang kita perlu 1 gedung saja. Satu itu termasuk ruang untuk kerja anggota," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).
Dalam 1 gedung itu, dapat dimuat juga ruangan untuk tenaga ahli, perpustakaan, serta museum. Fadli meyakinkan bahwa 7 proyek ini bukan pembangunan besar-besaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelaksana proyek ini nantinya juga akan diserahkan kepada Kementerian PU dan Pera serta BUMN. Terkait anggaran Rp 1,6 triliun yang sebelumnya disebutkan, Fadli meyakini pada akhirnya tak butuh dana sebesar itu.
"Belum fiks. Masih jauh. Angkanya di bawah itu (Rp 1,6 triliun)," ujarnya.
Sebelumnya, Istana menegaskan Presiden Jokowi belum memberikan kata setuju atau penolakan terkait tujuh proyek DPR. Jokowi meminta agar proyek itu dikaji lebih mendalam.
"Nah jadi posisi terakhir oleh presiden adalah minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera. Maka dengan demikian, secara resmi itu lah yang menjadi sikap resmi presiden sampai hari ini," kata Setkab Pramono Anung di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).
(imk/tor)
