Capim KPK Brigjen Basaria: KPK Tidak Boleh Memonopoli Tindak Pidana Korupsi

Jakarta - Capim KPK yang berasal dari kepolisian, Brigjen Basaria Panjaitan menilai, KPK seharusnya lebih fokus dalam bidang monitoring dan supervisi. KPK juga dimintanya untuk tidak memonopoli penyelidikan dan penindakan.

"KPK tidak boleh memonopoli tindak pidana korupsi. Sebagai trigger mechanism berikan saja penyelidikan pada polisi dan jaksa, tinggal bagaimana KPK mengkoordinir penyelidikannya," kata Basaria dalam wawancara seleksi capim KPK di Gedung Setneg, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

"KPK menjadi pusat informasi tindak pidana korupsi di Indonesia. Data ini bisa dikumpulkan dari seluruh Indonesia, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh KPK atau polisi dan jaksa," imbuhnya.

Hal itu dikatakan Basaria saat menjawab pertanyaan pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo mengenai inovasi yang akan dilakukannya jika terpilih jadi pimpinan KPK. Basaria menegaskan, sebagai trigger mechanism, KPK harus mendorong kinerja kepolisian dan kejaksaan agar lebih efektif menangani tindak pidana korupsi.

"Supaya polisi bisa bekerja efektif, dia (KPK) melakukan koordinasi dalam hal-hal tertentu melihat ada sesuatu yang tidak jelas atau kurang tepat oleh polisi dan jaksa, baru KPK bisa take over," urainya.

Termasuk jika ada kasus tindak pidana korupsi yang terkesan mangkrak di kepolisian atau kejaksaan, KPK dapat mengambil alih. Pengambilalihan dilakukan dengan melakukan gelar perkara agar penanganan kasus benar-benar tuntas.

"Apabila polisi dan jaksa lakukan penyelidikan terlalu berlama-lama atau ada intervensi, maka KPK punya wewenang dengan lakukan gelar perkara dulu. KPK bisa ambil alih. Bukan semua diambil alih," ujar Basaria. (khf/dra)