.webp)
Selama ini rendahnya penyerapan anggaran memang sudah sangat mengganggu pembangunan. Salah satu penyebabnya, para kepala daerah ketakutan terjerat masalah hukum saat mencairkan anggaran.
"Ketakutan yang muncul sehingga serapan rendah, jadi tadi dipahami bersama-sama sehingga kepolisian, KPK, Kejaksaan, semua bisa mengoptimalkan dulu pengawas internal," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo usai mengikuti rapat di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB. Para kepala daerah mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.30 WIB.
Dalam kata sambutannya, Jokowi memang sempat mempersoalkan masalah serapan anggaran. Mulai dari APBN dan APBD.
"Kalau dilihat sekarang ini ada masalah di serapan anggaran, di belanja baik APBN dan APBD," ungkap Jokowi.
APBN menjadi tugas pemerintah pusat. Memang ada keterlambatan dalam pencairan anggaran. Namun ini karena ada perubahan nomenklatur untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran terbesar. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sementara untuk APBD, menjadi kewenangan dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sejak awal tahun, transfer ke daerah dijalankan dengan cepat. Namun sayangnya, penyerapan dari pemerintahan daerah (pemda) tidak sesuai harapan.
Menurut Jokowi, bila belanja tersebut dioptimalkan dengan baik, maka bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Diketahui pada semester I-2015, ekonomi secara nasional cuma mampu tumbuh sampai 4,7%.
"Mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur. Itu bisa kita capai kalau kita punya ekonomi yang baik, dan pertumbuhan yang baik itu ditopang banyak hal. Oleh APBN, oleh APBD, BUMN, dan juga investasi swasta," paparnya panjang lebar.
(mok/faj)
