AM Fatwa Puji Ketegasan Ahok Pimpin Jakarta, Tapi Perlu Mengayomi Warga

Jakarta - Anggota DPD RI dari DKI Jakarta AM Fatwa angkat bicara terkait persoalan relokasi warga di bibir sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur. AM Fatwa setuju revitalisai kali Ciliwung itu adalah suatu keharusan, namun perlu pendekatan yang lebih soft ke warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan tahun 2018 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sungai Ciliwung bebas dari hunian. Untuk merealisasikannya Pemprov DKI merelokasi penduduk Kampung Pulo pada hari Kamis, 20 Agustus 2015. Menurut AM Fatwa, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dan warga dalam menyosialisasikan program ini adalah salah satu titik lemah yang memicu terjadinya protes warga.

"Simpang siurnya informasi soal ada tidaknya ganti-rugi, tempat relokasi yang terlampau kecil dengan beban biaya pemeliharaan yang tinggi, serta faktor psikologi warga yang takut kehilangan mata pencaharian menjadi pemicu ketidaklancaran proses relokasi yang berujung ricuh," kata Fatwa dalam siaran pers, Minggu (23/8/2015).

Namun Fatwa sepakat relokasi warga ke rumah susun dalam upaya merevitalisasi kali Ciliwung adalah keharusan mutlak dalam penanggulangan banjir. Untuk itu dituntut pemahaman dan kerjasama warga dalam mendukung program tersebut.

"Sementara itu, adanya oknum aparat yang memperjual-belikan aset negara sehingga beberapa warga bisa memiliki surat-surat kepemilikan tidak seharusnya terjadi. Untuk itu harus pula ditertibkan," kritik Fatwa.
 
Fatwa mengapresiasi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tegas dalam membangun Jakarta, salah satunya menanggulangi permasalahan banjir. Namun Fatwa berpesan kepada Ahok, agar dapat merangkul dan mengayomi warga Jakarta agar saat melaksanakan program pembangunan Jakarta tidak akan memicu adanya konflik dari warganya.
 
"Ketegasan Gubernur Ahok tersebut dapat dipahami sebagai totalitas memimpin Jakarta. Namun sebagai pemimpin seyogiyanya Ahok juga harus mampu merangkul dan mengayomi warga Jakarta. Di banyak daerah penggusuran selalu juga menimbulkan polemik dan tidak jarang menelan korban jiwa. Pelajaran berharga dapat dipetik dari Presiden Jokowi ketika masih menjabat Walikota Surakarta yang mampu merelokasi PKL di Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo tanpa ribut-ribut," kata senator yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini.
 
Fatwa memberikan gambaran bahwa gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya beberapa kali juga mampu melaksanakan program relokasi tanpa memunculkan adanya konflik. Seperti Gubernur Sutiyoso yang dinilainya berhasil menertibkan lokalisasi prostitusi Kramat Tunggak menjadi Islamic Center dan lokalisasi Boker menjadi GOR Ciracas juga tanpa ricuh.

"Begitu pula ketika Gubernur Ali Sadikin melakukan penggusuran untuk Proyek Senen dan pembongkaran kuburan Arab di Tanah Abang untuk dibangun sentra kegiatan ekonomi dan pembangunan madrasah. Bang Ali ketika itu bekerjasama dengan MUI serta dukungan moril Buya HAMKA untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada warga, sehingga rencana tersebut berjalan dengan lancar," tutup AM Fatwa. (van/nrl)