FITRA: SBY Pernah Tolak Proyek DPR, Bagaimana dengan Jokowi?

Jakarta - Usulan pembangunan 7 proyek DPR menuai kritik. Presiden Joko Widodo ditantang untuk berani bersikap tegas menolak usulan ini.

"Skenario usulan pembangunan tujuh gedung DPR ini lebih sempurna dibanding waktu 2010. Kalau dulu, SBY dengan tegas menolak, KPK saat itu juga pengawasannya masih kuat. Sekarang, KPK dilemahkan. Tapi, sebenarnya Jokowi sudah melakukan penolakan secara verbal. Sekarang bagaimana menantang Jokowi agar berani menolak tegas usulan ini," kata Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi, dalam jumpa pers di kantornya, Mampang, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Apung menyebut ada kejanggalan dalam usulan pembangunan 7 proyek gedung ini. Berdasarkan hasil riset FITRA, ditemukan indikasi kesalahan karena DPR telah mendahului dengan melakukan sayembara desain Kompleks Parlemen dengan anggaran Rp 500 juta.

"Uang belum ada, tapi sudah ada sayembara yang berjalan. Ini mendahului proses pengadaan itu. Dan di situ juga sudah ada juri-jurinya seperti Ridwan Kamil, Baharudin Hamzah. Pengajuan juga belum diajukan kepada Setneg, Kemenkeu," ujarnya.

Dijelaskannya tahapan mulai dari pengumuman, penetapan hasil, pameran karya sayembara sampai pameran karya sayembara hanya dianggap akal-akalan anggaran Gedung DPR. Kemudian, Apung memprediksi dalam empat bulan ke depan akan terjadi 'pertarungan' dalam pembahasan RAPBN 2016 soal tujuh proyek gedung ini.

"Titik pertarungan ini ada tiga-empat bulan ini, dalam pembahasan RAPBN. Saya kira di situ," sebutnya.

Menurut Apung, DPR dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) harus membatalkan sayembara karena tak berdasarkan rancangan program serta anggaran DPR. Tahapan sayembara bertentangan dengan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang harusnya menggunakan sistem lelang.

"Pembangunan kompleks gedung belum jadi prioritas. Monumen, kemegahan dikejar, tapi kinerja belum. Prosesnya juga tidak transparan," ulasnya. (hty/tor)