Mendagri: Calon Kepala Daerah Tidak Harus Putra Daerah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tidak diartikan secara sempit sehingga calonnya harus merupakan putra asli daerah. Yang penting calon kepala daerah harus tahu masalah-masalah daerah.Hal itu disampaikan M Ma'ruf kepada wartawan usai Rakernas I Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (25/2/2005)."Lewat Pilkada bisa kita cari kader-kader yang bagus di daerah untuk dijadikan calon pimpinan nasional. Kalau dari daerah ada yang bagus silakan. Tapi jangan terlalu diartikan secara sempit soal putra daerah," kata Ma'ruf.Ma'ruf mengingatkan agar proses pencalonan kepala daerah dilakukan lewat mekanisme yang benar. Calon terbaik, katanya, adalah calon yang bisa memenangkan hati nurani rakyat. Sementara itu ketika ditanya mengenai Pilkada di Aceh, Ma'ruf menyatakan, untuk daerah-daerah yang mengalami kerusakan paling parah akan ditunda dari jadwal sebelumnya Mei 2005 nanti. Untuk pemilihan bupati dan walikota penundaan paling lama 4-6 bulan. Untuk gubernur, penundaan paling lama 10 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan, untuk daerah-daerah pemekaran akan disiapkan payung hukumnya terlebih dulu. (iy/)