.webp)
"Nah jadi posisi terakhir oleh presiden adalah minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera. Maka dengan demikian, secara resmi itu lah yang menjadi sikap resmi presiden sampai hari ini," kata Setkab Pramono Anung di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).
Pernyataan pihak istana ini seakan membantah keterangan dari Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono. Roem sebelumnya menyebut usulan proyek yang nilainya menembus Rp 1 triliun ini sudah disetujui oleh Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal persetujuan, menurut Pramono, Menteri Keuangan pasti akan memberikan pertimbangan dulu kepada Jokowi. Termasuk masalah surat menyurat yang pasti melalui Setneg.
"Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa apakah betul sudah menerima surat, terus terang saya tidak tahu," lanjut Pramono.
Saat ini pemerintah memang sedang fokus untuk menggenjot investasi. Jokowi bolak balik menekankan jika ada hambatan terkait investasi, dirinya siap turun langsung untuk mencari solusinya.
Anggaran untuk pembangunan 7 mega proyek DPR belum diketok meski perencanaannya terus berjalan. Tujuh proyek ini disebut akan memakan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.
Meski belum ada kepastian kapan proyek ini dimulai, namun sayembara desain kompleks parlemen sudah dilempar ke publik. Hadiahnya cukup besar, totalnya Rp 500 juta. Dari sayembara itu juga diketahui pagu anggaran pra-rancangan senilai Rp 6,175 miliar lebih.
Tujuh proyek itu adalah Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR. Presiden Joko Widodo sempat direncanakan akan meresmikan pencanangan 7 proyek ini pada 14 Desember 2015 lalu namun batal. (mok/tor)
