"Siapapun menterinya, dia ditunjuk atas dasar hak prerogatif presiden. Kabinet dipimpin presiden sehingga tidak pantas berdebat di ruang publik," kata politikus senior PDIP, Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2015).
Rizal Ramli sebelumnya mengajak JK adu argumen terbuka soal rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Perdebatan itu seharusnya berlangsung di ruang rapat saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga Infografis: Rizal Ramli 'Melawan' Jokowi-JK
Rizal juga sebelumnya sempat mengkritik rencana Garuda Indonesia membeli pesawat Airbus. Tubagus Hasanuddin mengingatkan agar sesama menteri saling melengkapi dalam mengambil keputusan soal suatu kebijakan.
"Siapapun dia apakah jenderal, professor, pengamat, kalau sudah jadi anggota kabinet, bekerja dengan rukun, saling melengkapi sehingga menghasilkan kebijakan untuk akyat di ruang rapat," ucap anggota Komisi I DPR ini.
"Di ruang publik tidak akan selesai-selesai. Jadi tidak bagus," tandasnya. (imk/tor)










































