.webp)
Rizal Ramli memang pernah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara beberapa hari sebelum reshuffle kabinet diumumkan. Saat itu kabar sudah sangat santer Rizal Ramli bakal masuk kabinet kerja, namun demikian tak ada yang tahu kenapa Rizal Ramli yang ditunjuk Jokowi menggantikan Indroyono Soesilo yang diberhentikan dengan hormat.
Misteri tersebut baru terkuak saat pada Rabu (12/8) lalu Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabnet. Presiden Jokowi ternyata menempatkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, posisi yang sangat strategis mengingat banyak sekali program Jokowi di sektor kemaritiman yang termaktub dalam nawa cita.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai pelantikan itulah mulai terkuak apa sebenarnya pertimbangan Presiden Jokowi memilih Rizal Ramli jadi Menko Kemaritiman. Pertimbangan Jokowi menunjuk Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman itu tersirat jelas dalam arahan pertama Presiden dalam rapat singkat dengan Rizal Ramli dan para menteri yang baru dilantik.
Dalam rapat tersebut, Rizal mengaku mendapat arahan secara umum dari Jokowi. Rupanya Jokowi menilai Rizal Ramli sosok yang punya visi jelas dan berani sehingga ditempatkan di posisi strategis itu.
"Presiden bilang, Mas Rizal kan orang yang visinya jelas. Kedua, berani. Ya saya minta Mas Rizal lakukan apa yang Mas Rizal anggap penting untuk perubahan ke arah yang lebih baik," ungkap Rizal saat meninggalkan Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015) lalu.
Rizal memandang Indonesia adalah negara strategis dengan kawasan maritim yang sangat luas. Dia ingin membenahi banyak sektor.
"Indonesia sumber dayanya besar sekali. Sayang manfaatnya selama ini sedikit untuk rakyat kecil. Ini kita mesti ubah. Kedua banyak inefisiensi dalam sektor menyangkut sumber daya alam. Termasuk dalam bidang energi, kita harus benahi, di bidang perhubungan. Jadi banyak hal kita bisa lakukan untuk meningkatkan efisiensi itu," paparnya.
"Tentu kita perlu perbaiki infrastrukturnya. Harus investasi terutama di luar Jawa dan kedua, maritim itu juga harus dari segi manfaat, dari segi perdagangan. Ini yang akan kita lakukan untuk perubahan yang lebih baik," sambung Rizal.
Sekilas pernyataan Rizal Ramli di hari pertama menjadi Menteri Kemaritiman itu begitu manis dan sejalan dengan pemerintahan Jokowi-JK. Namun hanya dalam sepekan menjabat posisi strategis itu Rizal Ramli malah membuat kontroversi. Dia mengkritik sejumlah program prioritas pemerintah termasuk meragukan misi besar memiliki pembangkit listrik 30 ribu megawatt dan menolak pengadaan pesawat baru untuk Garuda Indonesia.
Gara-gara kritik tajam itu Rizal Ramli mendapat teguran dari Presiden Jokowi dan peringatan keras dari wapres JK. Namun Rizal tak menyerah begitu saja, dia bahkan menantang JK debat terbuka, rupanya Rizal tak terima dibilang tak paham soal listrik.
Tantangan Rizal bermula saat Wapres JK mengingatkan Rizal untuk tidak melempar pernyataan tanpa memahami persoalan. Adu argumen Rizal Ramli dengan Wapres JK ini pun jadi isu panas, jadi pembicaraan hangat di masyarakat, karena ada seorang menteri yang terkesan menantang Wapres.
Di tengah panasnya adu argumen Rizal Ramli dan JK, Presiden Jokowi kembali melontarkan teguran. Jokowi mengingatkan tugas Menko adalah mencari solusi, bukan menawar pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Jokowi juga langsung memimpin rapat kabinet hari ini, di awal rapat Jokowi langsung mengingatkan bahwa tugas utama Menko adalah fungsi koordinasi dan supervisi.
"Menteri Koordinator perlu saya sampaikan bahwa kordinasi tugas kementerian sesuai instruksi juga nantinya implementasi dari arahan Wakil Presiden itu harus dikoordinasi oleh Menteri-menteri Koordinator," kata Jokowi di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2015).
Lalu pakah Rizal Ramli akan mengikuti kata Presiden Jokowi setelah ini? Presiden Jokowi sepertinya tak ingin kisruh menteri dan wapres masuk episode baru, Jokowi akan lekas mempertemukan JK dan Rizal Ramli untuk meluruskan persoalan ini.
Kalangan menteri kabinet kerja juga berharap kegaduhan ini segera berakhir. "Ke depan ini akan dilakukan satu koordinasi yang lebih baik. Saya berharap ke depan nggak lagi terjadi seperti ini," harap Menko PMK Puan Maharani.
Halaman 2 dari 3
