Kinerja Legislasi Rendah, Pimpinan DPRD DKI: Kami Menunggu Pemprov DKI

Jakarta - Kinerja legislasi DPRD DKI terbilang rendah. 11 Bulan bertugas, baru dua Perda yang selesai. Apa penjelasan DPRD DKI?

"Kita DPRD menyampaikan bahwa prinsip usulan raperda itu disampaikan Pemprov, sejauh ini baru dua raperda," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana kepada wartawan di RS Sumber Waras, Jl Kyai Tapa, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Sani, sapaan akrab Triwisaksana, mendesak Pemprov DKI segera menyerahkan usulan raperda untuk dibahas DPRD. Masih ada belasan usulan raperda yang ditunggu oleh DPRD.

"Sampai Desember ini ditunggu. Kalau bisa secepatnya," ujar politikus PKS ini.

2 Perda yang sudah diselesaikan DPRD DKI adalah Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi dan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2014.
Capaian ini terbilang rendah, apalagi DPRD DKI punya target total 17 Rancangan Perda. Dalam Program Pembentukan Perda DKI 2015, lewat Keputusan DPRD DKI Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 20 Januari 2015, dinyatakan ada 17 Raperda yang harus diselesaikan DPRD tahun ini.

Berikut adalah 17 Raperda dalam Keputusan yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi itu:

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD T A 2014 (sudah selesai -red)
2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 (batal terwujud karena menggunakan Pergub -red)
3. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016
4. Raperda tentang Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Betawi (Pelestarian Budaya Betawi sudah selesai -red)
5. Revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura
6. Raperda tentang Ruang Bawah Tanah
7. Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah
8. Revisi Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Daerah
9. Raperda tentang Kenyamanan Fasilitas Publik untuk Perempuan
10. Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan
11. Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
12. Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
13. Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Peisisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta
14. Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah
15. Raperda tentang Keolahragaan dan Kepemudaan
16. Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta
17. Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Udara (spt/tor)