BURT Berharap Anggaran 7 Proyek DPR Disahkan Sebelum 30 Oktober 2015

Jakarta - Ketua Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono memastikan bahwa anggaran pembangunan 7 proyek DPR belum disahkan. Anggaran itu diharapkan diketok pada masa sidang kali ini yang berakhir pada 30 Oktober 2015 mendatang.

"(Anggaran) masih direncanakan setjen. Setjen akan membicarakan dengan kita. Kemudian kita ketok, kemudian diajukan ke badan anggaran. Jadi sampai sekarang belum. Mungkin masa sidang ini bisa (diketok)," kata Roem di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2015).

Roem mengungkapkan bahwa BURT tidak membahas soal anggaran 7 proyek DPR tersebut, melainkan hanya kebijakannya. Hal itu akan dia paparkan dalam rapat paripurna DPR esok hari.

"Itu akan saya bacakan di paripurna, masalah kebijakan strategis," ucapnya.

Anggaran 7 proyek DPR ini merupakan anggaran tahun jamak. Menurut Roem, DPR akan menyesuaikan target pembangunan dengan ketersediaan dana yang disetujui pemerintah.

"Kalau kita dapat anggaran Rp 100 miliar-200 miliar, ya itu saja yang kita gunakan untuk pembangunan. Kalau pemerintah cuma kasih Rp 50 miliar, ya itu yang kita gunakan," ungkap politikus Golkar ini.

Pemerintah dan DPR di masa sidang ini memang sedang membahas RAPBN 2016. Roem memperkirakan pembangunan 7 proyek DPR itu tidak akan dimulai tahun ini, namun dia menegaskan bahwa semua fraksi di DPR sudah setuju.

"Saya kira fraksi mendukung semua. Memang ada beberapa yang dengan catatan, dan ada suara-suara perorangan. Tapi pada prinsipnya ini menjadi kebutuhan kepada kita," papar Roem.

Anggaran proyek ini memang belum pernah dibeberkan secara gamblang. Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah mengungkap bahwa 7 proyek DPR biayanya tak lebih dari Rp 1,5 triliun. Tak jelas benar soal kapan resminya proyek itu akan dimulai. Namun sayembara desain kompleks parlemen sudah dilempar ke publik. Hadiah cukup besar, totalnya Rp 500 juta. Dari sayembara itu juga diketahui pagu anggaran pra-rancangan senilai Rp 6,175 miliar lebih. (imk/tor)