.webp)
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli berkomentar singkat atas intruksi Presiden Jokowi tersebut. "Solusi kan banyak," kata dia kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Rizal juga berkomentar singkat saat diminta tanggapan atas saran sejumlah pihak agar kritik seorang menteri tak disampaikan ke luar, melainkan cukup internal saja. "Baca papernya Adhie Massardi," kata dia singkat.
Adhie Massardi dan Rizal Ramli dikenal dekat. Saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat, Adhie Massardi menjadi salah satu juru bicara. Sementara Rizal Ramli menjadi menteri keuangan.
Setelah Gus Dur lengser, Adhie dan Rizal Ramli bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih aktif mengkritisi kebijakan pemerintahan pusat.
Kini setelah kembali ke kabinet, Rizal pun tetap mengkritisi program pemerintahan yakni proyek listrik 35.000 megawatt yang ditarget selesai dalam 5 tahun. Dia pesimistis target itu bisa dicapai di 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami evaluasi ulang. Tujuannya ialah jangan sampai kasih target tinggi tapi nggak bisa tercapai," kata Rizal saat acara Sertijab Menko Maritim di Kantor Pusat BPPT, Thamrin, Jakarta, Kamis (13/8/2015) lalu.
Baca juga Infografis: Rizal Ramli 'Melawan' Jokowi-JK
Pernyataan Rizal itu memantik kegaduhan politik baru. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Rizal sebagai pendatang baru di kabinet mempelajari terlebih dahulu program-program pemerintahan.
"Ya setiap kali dievaluasi, tapi begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang," kata JK usai berpidato di Hari Konstitusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Sebagai kawan dekat, Adhie Massardi membela Rizal Ramli.
Berikut ini tulisan Adhie Massardi berjudul, "Kegaduhan di Kabinet Pasca Reshuffle, Kalau Saja Pak JK Negarawan'.
Kegaduhan di Kabinet Pasca Reshuffle, Kalau Saja Pak JK Negarawan
Kalau saja Pak JK (Jusuf Kalla) hadir sbg negarawan, yg tindak-tanduknya hanya demi kemaslahatan rakyat, negara & bangsa, & tdk memiliki konflik kepentingan, tak akan muncul kegaduhan politik di level kabinet spt sekarang.
Pak JK itu kan WaPres, & pejabat negara paling senior (sepuh) di republik ini. Sesuai usianya, seharusnya lbh bijak dalam menyikapi saran & gagasan perbaikan pemerintahan, dari mana pun datangnya. Sehingga jadi tela& bagi anggota kabinet lainnya. Tdk malah menanggapinya secara emosional.
Pak JK seharusnya memelopori perubahan mental masyarakat yg apabila mendengar "gagasan yg benar", bukannya segera dilaksanakan, tapi mempersoalkan "siapa & bagaimana cara menyampaikannya". Padahal gagasan kebenaran tetaplah gagasan kebenaran, meskipun disampaikan Menko Kemaritiman dgn cara yg dianggap tdk lazim.
Presiden AS Franklin D Roosevelt tdk akan bisa mengakhiri PD II kalau tdk merespon gagasan Albert Einstein, ilmuwan urakan rambut awut-2an, yg disampaikan hanya lewat surat. Tp sejarah mencatat, surat itu gagasan bikin bom atom yg kemudian dijatuhkan di Hiroshima & Nagasaki, sbg penutup PD II.
Bangsa Jepang yg feodalistik tdk akan semaju skr kalau tdk merespon gagasan Sakichi Toyoda, anak tukang kayu miskin, pendiri industri otomotif merk Toyota, pendorong Negeri Matahari Terbit menuju negara industri terkemuka di muka bumi.
Bahkan mungkin kita akan tetap hidup dalam kegelapan kalau tetap berkutat pada cara pan&g "siapa & bagaimana cara gagasan disampaikan". Karena temuan lampu pijar & kelistrikan dikembangkan Thomas Alva Edison, orang Amerika yg tuli itu.
Makanya, bangsa Indonesia hrs sgr mengubah mental itu. Menghormati "gagasan kebenaran", & bukan mempersoalkan siapa & bagaimana cara gagasan itu dilontarkan.
Pak Jusuf Kalla bisa jadi pelopor perubahan mental itu.
[Adhie M Massardi] (erd/van)
