Wapres JK Tegaskan Anggaran 7 Proyek DPR Tak Bisa Langsung Disetujui

Jakarta - Setjen DPR menyelenggarakan sayembara desain 7 proyek DPR dengan hadiah Rp 500 miliar. Uang itu disebut diambil dari APBN Perubahan 2015.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah belum memberikan persetujuan pada proyek tersebut. Proses penganggarannya pun masih dibahas.

(Baca Juga: 7 Proyek DPR Belum Dianggarkan, Kenapa Sudah Dijalankan?)

"Semua anggaran harus dikaji semuanya. Anggaran apa saja. Anggaran jalan, anggaran gedung semua harus disidangkan di sidang anggaran dan disetujui secara sidang pleno DPR baru bisa menjadi anggaran," ucap JK di kompleks DPR, Selasa (18/8/2015).

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi apalagi rapat pleno pemerintah dan DPR terkait pembangunan 7 proyek tersebut. Menurutnya, persoalan anggaran sangat sensitif sehingga sulit jika hanya dibicarakan tidak dalam forum resmi.

"Kalau bicara anggaran tidak bisa begini-begini,  langsung setujui, nggak boleh," tegasnya.

JK mengatakan finalisasi APBN 2016 masih dilakukan. Dengan begitu, penganggaran 7 proyek itu pun juga masih akan dibicarakan

"Anggaran 2016 kan belum dibicarakan. Baru mau dibicarakan,"  ujarnya.

(Baca Juga: Menengok Lagi 7 Proyek DPR yang Peresmiannya Batal Diteken Presiden)

7 proyek DPR yakni Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR.

(mnb/fdn)