Sambangi DPR, Gerindra Cs: Mestinya KPU Surabaya Tak Terima Rasiyo-Dhimam

Jakarta - Perwakilan Koalisi Majapahit Kota Surabaya menyambangi Gedung DPR sore ini. Perwakilan koalisi ini ingin menemui Komisi II DPR untuk berkonsultasi terkait perkembangan pasca pendaftaran tahap ketiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya. Koalisi ini menyebut hal-hal yang memberatkan pelaksanaan Pilwalkot Surabaya.

Perwakilan Koalisi Majapahit yang hadir adalah Ketua DPC Gerindra Surabaya Sutadi, Ketua DPD Golkar Surabaya Muhammad Alyas, dan Sekretaris DPD PKS Surabaya Ahmad Zakaria. Kemudian, ada dua Pokja Koalisi Majapahit M Sholeh dan AH Tony.

"Paslon Rasiyo-Abror masih bermasalah karena hanya surat elektronik/email berupa print out/scan. Tanpa tanda tangan asli dan stempel basah. Ini bertentangan dengan PKPU 12/2015 Pasal 42 ayat (2) dan PKPU 9/2015 Pasal 40 ayat (1)," kata Ketua DPC Gerindra Surabaya Sutadi usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II, di Gedung K2, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Kemudian, hal lain yang dilaporkan adalah keabsahan SK kepengurusan DPW PAN Jawa Timur. Menurut Sutadi, SK kepengururan DPD PAN Kota Surabaya definitif tak terdaftar di website KPU sehingga tak bisa diakses.

"Mestinya KPU Surabaya enggak terima pendaftaran itu dan mengembalikan dokumen pendaftaran. Panwaslu Kota Surabaya tak tegas dan cenderung membiarkan," tutur Anggota DPRD Kota Surabaya itu.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPD PKS Surabaya Ahmad Zakaria. Menurut dia, hingga pertemuan dengan Komisi II DPR, pihak Kota Surabaya belum menerima keputusan pimpinan parpol.

"Rasiyo-Abror itu sama-sama berpredikat sebagai calon walikota. Abror masih pakai berkas lama ketika berpasangan sama Haries Purwoko yang kabur," sebut Zakaria.

"Koalisi Majapahit tidak dalam kapasitas ingin menggagalkan kontestasi pasangan calon tetapi maksud dan tujuan laporan untuk mendorong terciptanya Pilkada yang berintegritas dan berkualitas," tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan akan coba mempelajari laporan dari DPRD Surabaya ini. Terkait kemungkinan akan mengundang KPU dan KPUD Kota Surabaya, Riza mengatakan hal itu akan coba dilakukan.

"Kami dari Komisi II akan coba tindak lanjuti. Nanti apakah akan mengundang KPU, KPUD Kota Surabaya," sebut Riza.

Koalisi Majapahit adalah gabungan sejumlah partai yang awalnya hendak mengusung pasangan calon kepala daerah untuk menantang Risma-Whisnu di Surabaya. Awalnya koalisi ini berisi Gerindra, PKS, Golkar, PKB, PAN, dan Partai Demokrat. Namun koalisi itu tak utuh lagi. PAN dan Partai Demokrat mengusung pasangan calon sendiri, yaitu Rasiyo-Dhimam Abror. Sedangkan PKB gamang. (hty/tor)