.webp)
"Kita tidak mau ini dijadikan sebagai 'proyek'. Silakan nanti kalau diperlukan, BUMN saja yang bangun, pemerintah yang bangun. Tidak ada 'cawe-cawe' proyek-proyekan," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
Fadli menyatakan semua pihak bisa mengawasi proyek itu. Yang jelas, anggota DPR tak akan terlibat dalam proyek ini.
"KPK (meskipun) nggak usah dilibatkan namun pasti mengawasi. BPK pasti mengawasi," ujar Fadli.
Anggota DPR disebutnya hanya sebagai pihak pengusul ide. "Tidak ada anggota DPR terlibat, tidak mungkin terlibat. Sebagai kontraktor tidak bisa, desainer tidak bisa. Kita ini sebagai pengusul ide," ujar Fadli.
Fadli menyatakan besaran anggarannya belum masuk APBN. Saat ini baru dibahas program pembangunan itu. Lagipula, banyak lembaga lain seperti KPK, BPK, MA, dan MK juga membangun gedung. Kini DPR dirasa telah butuh gedung baru.
"Lihat saja di Gedung Nusantara I (ruangan anggota dewan). Apakah rekan-rekan anggota DPR bisa bekerja atau tidak? Apalagi sekarang sudah ada penambahan tenaga ahli," ujarnya.
Untuk tahapan pertama tujuh proyek itu, Fadli menyatakan DPR akan membangun alun-alun demokrasi, baru disusul pembangunan lainnya di waktu belakangan. Nantinya anggaran dari APBN disebutnya tak terlalu besar. (Baca: DPR Sayembarakan Desain Kompleks Parlemen, Total Hadiah Rp 500 Juta)
"Saya kira biayanya kecil-kecil saja, transparan dan akuntabel. Ini bukan mencari proyek lah melainkan memang kebutuhan untuk mewujudkan parlemen modern. Ini tidak ada artinya dibanding penggunaaan APBN oleh pihak pemerintah. Dari APBN itu, paling nol koma sekian persen," tuturnya.
Saat ini proyek tersebut ditangani oleh Sekretariat Jenderal DPR. Meski disebut Fadli anggarannya belum masuk ke APBN, namun Sekretariat Jenderal DPR telah membuat sayembara desain arsitektur kompleks parlemen yang total hadiahnya mencapai Rp 500 juta. (Baca: Menengok Lagi 7 Proyek DPR yang Peresmiannya Batal Diteken Presiden) (dnu/tor)
