Resmikan One Day Service, Ahok: PTSP Calo Tapi Resmi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) yang meluncurkan program One Day Service (ODS) dalam mengurus berbagai perizinan. Ahok meminta PTSP bisa bekerja bagai calo.

"PTSP adalah calo, tapi yang resmi. Calo nggak ingin langganannya lepas. Petugas PTSP hatinya harus kayak calo. Semua diurusin jangan sampai semua bengong cari yang lain. Biar nggak kabur ke yang lain, jangan biarkan masyarakat bingung bolak balik lempar sana sini kayak pingpong," kata Ahok saat memberi sambutan peresmian di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2015).

Ahok menilai celah sogok-menyogok yang terbuka lebar apabila setiap orang mengurus perizinan seperti izin dipersulit. Sebab itu tidak heran banyak calo berkeliaran memungut uang untuk dipermudah semuanya.

"Ini rusaknya luar biasa. Di perumahan bikin ruko Rp 150 juta. Itu yang terjadi dimainkan. Kalau dipermasalahkan nanti datang LSM tanda kutip, LSM yang main-main. Akhirnya main sogok-sogok. Semua izin apanpun kita luruskan semua," lanjutnya.

Menurut Ahok, kini semua perizinan bangunan dan mengurus dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bisa diurus melalui PTSP sehingga tidak lagi lewar Dinas P2B atau yang saat ini berganti nama jadi Dinas Penataan Kota.

"Semua melalui PTSP bukan lagi Dinas Penataan Kota. Pasti ada berantem sama Dinas Penataan Kota tapi saya harap PTSP bisa kuat. Di Jakarta mah korupsi izin kaya raya kita, yang (lahan) hijau dimainin," terang dia.

"Saya harap tidak ada lagi cerita seperti ini. Ini setannya paling banyak P2B. Katanya mesti dapat posisi ini juga harus nyogok. Ini rusaknya luar biasa," lanjutnya.

Ahok juga ingin ke depannya PTSP juga bisa melayani seperti bank memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya.

"PTSP fungsinya sederhana. Persis calo. Ngurus rumah saja pakai calo kalo sendiri nggak lolos-lolos. Saya bikin rumah. Saya beli tanah bangun saya kasih kontraktor, izin IMB Rp 30 juta. Dinas fungsinya jadi konsultan dan pelaksana saja," kata Ahok.

"PTSP harus seperti bank pelayanannya. Tidak boleh pakai loket-loket, itu zaman Belanda takut diculik. Ini ide zaman merdeka masih pakai loket saja. Kita minta ubah seperti bank. Hampir semua kantor lurah kita kayak bank," tutupnya.

Kepala BPTSP Edy Junaedi menambahkan saat ini sedikitnya ada 63 jenis perizinan yang bisa diurus dengan ODS. Beberapa di antaranya IMB rumah tinggal, SIUP, SIP (Surat Izin Praktik) Dokter Spesialis dan lainnya. Saat ini ada 318 gerai layanan PTSP yang tersebar di seluruh kecamatan Ibu Kota. (aws/aan)