PDIP Yakini Bakal Ada Reshuffle Kabinet Jilid II

PDIP Yakini Bakal Ada Reshuffle Kabinet Jilid II

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Minggu, 16 Agu 2015 11:55 WIB
PDIP Yakini Bakal Ada Reshuffle Kabinet Jilid II
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Presiden Jokowi baru saja melantik lima orang menteri baru dan Seskab. Reshuffle kali ini diyakini barulah sesi pembuka dari evaluasi kinerja menteri total yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

"Begini, yang jelas reshuffle kemarin kan kalau dibandingkan dengan ekspektasi publik itu kan masih lebih besar ekspektasi publik. Publik kan punya pengetahuan tentang siapa menteri yang kerjanya kurang memuaskan, kurang kompetensi, kurang tepat posnya. Nah pengetahuan seperti ini kan sudah banyak dibicarakan di berbagai jalur," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Minggu (16/8/2015).

Reshuffle kabinet jilid pertama, disebutkan Hendrawan, perhitungannya untuk mencegah kegaduhan politik. Reshuffle jilid partama juga dinilainya lancar dan sejumlah pos diapresiasi publik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang ada dua yang dipersoalkan, Thomas Lembong di Perdagangan background-nya investment manager jadi lebih banyak di sektor non riil. Kedua, Pak Sofyan Djalil kenapa kok di Bappenas sementara dia ahli hukum dan tata kelola perusahaan," kata Hendrawan.

"Tapi kalau Sofyan Djalil karena di Bappenas diberi wewenang lebih menentukan satuan tiga proyek pembangunan, diperlukan tata kelola baik. Kalau Thomas Lembong karena Presiden sangat membutuhkan investasi dia investment dealer mirip dengan Gita Wirjawan jadi ditempatkan di pos supaya memacu investasi Indonesia. Nah, atas dasar itu publik menilai oke reshuffle ini bagus," imbuhnya.

Namun demikian reshuffle kabinet dinilainya belum memenuhi ekspektasi publik. Atas dasar itulah Hendrawan meyakini Presiden Jokowi akan terus melakukan evaluasi.

"Pak Jokowi akan terus melakukan evaluasi sambil berlahan-lahan menempatkan orang terbaik di tempat terbaik. Dugaan banyak orang, apalagi saya, akan ada reshuffle selanjutnya. Karena menempatkan orang di tempat terbaik kan wajar. Jangan lupa karena ini jabatan menteri mengandung muatan politik dan kepentingan publik yang besar, namun tentu saja itu tidak perlu menimbulkan kegaduhan politik," pungkasnya.

(van/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads