Mungkinkah Ada Reshuffle Kabinet Jilid II?

Jakarta - Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet dan langsung melantik lima orang menteri dan sekretaris kabinet ada Rabu kemarin. Namun kalangan pengamat politik melihat reshuffle kabinet tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir.

"Masih sangat mungkin ada reshuffle kabinet jilid II. Pertimbangannya mungkin faktor lain di luar profesionalisme, di luar efektivitas, di luar capaian kinerja menteri," kata pakar hukum tata negara Refly Harun kepada detikcom, Minggu (16/8/2015).

Selain profesionalisme, komunikasi dan kemampuan koordinasi para menteri baru juga sangat menentukan ada atau tidaknya reshuffle kabinet jilid II. Refly mencontohkan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang setelah dilantik langsung 'tancap gas' melempar statemen. Menurut Refly hal semacam itu bakal jadi pertimbangan Presiden.

"Contoh Rizal Ramli belum apa-apa dia sudah ribut sendiri, bagaimanapun kita sekritis apa pun kita harus paham menempatkan diri. Kalau kita orang lingkaran dalam kan, semestinya tidak begitu. Apalagi dia alasannya tidak akan tinggal diam jika pemerintah merugikan bangsa," kata Refly menyinggung pernyataan Rizal Ramli belakangan ini.

Rizal Ramli memang dikenal kerap mengkritik pemerintahan, tidak hanya Presiden Jokowi. Era pemerintahan sebelumnya juga tidak lepas dari kritik pedas Rizal Ramli.

"Kalau ada sesuatu yang bersinggungan dengan kementerian lain ya semestinya diselesaikan internal saja. Jauh lebih efektif dibicarakan di dalam kemudian diputuskan, kalau sudah menjadi keputusan ya harus ikut, kalau tidak mau taat yang berarti harus berada di luar," kata Refly.

Refly mengamati dari enam menteri yang direshuffle, empat di antaranya menteri yang memang tanpa dukungan kekuatan politik. Ironisnya, menteri-menteri yang disokong partai pendukung Jokowi justru aman dari reshuffle. Hanya Tedjo Edhy Purdijatno menteri dari parpol pengusung Jokowi yang direshuffle digantikan oleh Luhut Pandjaitan yang semakin powerful.

Jokowi lebih banyak mengganti menteri yang tak punya penopang politik yang kuat. Andrinof Chaniago, Andi Widjajanto, Indroyono Soesilo, dan Rachmat Gobel adalah menteri yang tak punya penopang politik.

Sofjan Djalil, karena ada penopang politik yang kokoh yakni dekat dengan Wapres JK, hanya tergeser dari seorang menteri koordinator menjadi 'hanya' Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Para pengganti menteri tanpa dukungan politik itu juga sebagian besar berasal dari non parpol seperti Rizal Ramli, Darmin Nasution, dan Thomas Lembong. Hanya Pramono Anung yang masuk sebagai penambah representasi parpol.  (van/nrl)