Mengintip Skola Lipu Komunitas Adat Terpencil di Sulteng

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Minggu, 16 Agu 2015 08:27 WIB
Foto: Dokumen Yayasan Merah Putih
Jakarta - Skola Lipu ini merupakan bahasa daerah yang artinya sekolah kampung dari komunitas adat masyarakat Tau Taa Wana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Di usia kemerdekan Indonesia yang ke-70 ini, dunia pendidikan untuk komunitas terpencil masih terabaikan.

Ada dua kabupaten di Sulteng yakni Tajo Una-una dan Morowali yang memiki komunitas adat yang hidup di kawasan hutan lindung. Mereka hidup dari kemurahan kawasan hutan. Dan di sanalah, berdiri sekolah non formal di bawah Yasasan Merah Putih (YMP) yang mendampingi anak-anak suku terasing.

Jangan pernah berfikir bila suku pedalaman ini mendapat fasilitas pendidikan formal sebagaimana lazimnya. Anak-anak suku pedalaman, sebenarnya memiliki cita-cita luhur sebagaimana anak pada umumnya. Mereka juga ingin mengenyam pendidikan untuk dapat meraih mimpinya.

Namun, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum mampu memecahkan persoalan pendidikan khusus untuk komunitas terpencil. Karenanya di komunitas adat ini sejak Indonesia merdeka hingga sekarang tidak ada sekolah formal.

Yang ada adalah sekolah non formal sebuah sekolah yang dijembatani LSM Yayasan Merah Putih. Sekolah anak-anak terpencil yang dikenal di daerah itu disebut Skola Lipu alias sekolah kampung.

Untuk di Kabupaten Tuko Una-una ada 120 muridnya yang tersebar di tiga desa. Sekolah ini berkelompok yang dibagi menjadi 7. Begitu juga untuk Kabupaten Morowali dengan jumlah muridnya 112 orang di bagi 5 kelompok. Usia mereka rata-rata antara 7 sampai 14 tahun.

Sekolah mereka tak jauh beda dengan kondisi kandang sapi. Bangunan sekolah dikerjakan secara dwadaya bersama masyarakat dan LSM YMP. Dinding sekolah paling banter hanya anyaman bambu. Bentuk sekolah pada umumnya panggung berlantai bambu malah umumnya tanpa dinding.

Sekolah mereka hadir ala kadarnya. Kadang kala mereka juga belajar di alam terbuka, menyatu dengan keasrian hutan. Mereka tak gengsi, mereka tak kenal malu. Cita-citanya mereka gantungkan di sekolah non formal dengan bentuk bangunan fisik yang tak layak huni itu.

Tapi apa mau dikata. Sekalipun sekolah mereka tidak terdaftar di pemerintah, namun semangat juang mereka tetap membara. Mereka ingin bersaing sebagaimana siswa di sekolah umum.

Sekolah mereka tak mengenal ada kelas 1 sampai kelas 6. Mereka tak tahu baju seragam merah putih, pramuka atau baju seragam lainnya. Sekolahnya hanya mengenal dua kelompok yakni dasar dan lanjutan.

"Kelas dasar adalah menumpas buta aksara, kelas lanjutan, ditambah ilmu pengetahuan umum. Hanya itu saja sistem belajar kita," kata tenaga pendidikan dari YMP, Abdul Gofur (34) dalam berbincangan dengan detikcom.

Anak-anak suku pedalaman, sebenarnya sudah mencoba untuk bersekolah umum. Namun berbagai kendala harus mereka lalui, dari persoalan jarak sampai kendala soal keterbiasaan anak-anak pedalaman.

Jarak mereka dari kawasan hutan lindung menuju sekolah umum, rata-rata harus berjalan kaki satu atau sampai dua hari. Kondisi ini memaksa mereka tidak mungkin bersekolah. Hanya ada satu desa yang jaraknya hanya 3 km dari komunitas adat ini. Itu pun mereka harus berbenturan dengan sistem sekolah formal yang tidak mampu mereka ikuti.

"Ini belum lagi trauma mereka yang selalu diejek anak toloera alias bodoh. Belum lagi perangai guru yang kadang mendiskreditkan mereka," kata Gofur.

Bukan tidak pernah dicoba, bagi komunitas adat yang terdekat untuk bersekolah umum. Persoalan budaya anak-anak pedalaman, dianggap melanggar tata tertip sekolah. Salah satunya adalah, dimana kebiasaan anak-anak membawa bambu dengan anak busur yang ditiupkan.

Kebiasaan itu belum bisa mereka tinggalkan. Sehingga ketika mereka pernah sekolah di SD Negeri, pihak sekolah melarang mereka membawa alat tradisional tersebut. Teguran itu akhirnya menyurutkan mereka untuk berlanjut ke bersekolah. Akhirnya, anak-anak pedalaman ini lebih memilih berhenti sekolah.

Pada tahun 2006 lalu, barulah YMP mencoba menjembatani dunia pendidikan buat dengan dengan mendirikan sekolah non formal. Metode sekolah mereka tentunya tidak bisa sama dengan sekolah umumnya.

Dalam sepekan, paling banyak mereka belajar selama 4 hari dengan durasi antara 3 sampai 4 jam. Soal hari dan jam belajar, harus ditentukan bersama. Tidak bisa serta merta berturut-turut pada jam yang sama.

"Kalau kita sudah belajar hari ini, maka untuk besok harus disepakati dengan mereka. Kapan mau belajarnya lagi dan dimana tempatnya. Kadang mereka minta di alam terbuka. Intinya kita awalnya menumpas buta aksara," kata Gofur.

Bila mereka sudah bisa baca dan tulis, maka pihak yayasan mencoba menjembatai kepada pemerintah setempat agar anak-anak didiknya bisa ikut kejar paket A. Selanjutnya diteruskan dengan sistem belajar setingkat SMP yang nantinya diajukan kembali untuk mengambil paket B.

"Kalau soal antusias, mereka sangat antusias. Mereka tak kenal lelang, apakah sekolah kadang pagi, kadang siang, sore ataupun malam. Mereka terus belajar dengan kemampuannya untuk bisa membaca dan berhitung," kata Gofur.

Menurut Gofur, pihaknya memang pernah menerima bantuan dari pemda setempat dalam bentuk saranan pendukung belajar, termasuk kementrian pendidikan nasional.

Yang menjadi persoalan adalah, hingga kini pemerintah belum memiliki regulasi dalam mengatasi dunia pendidikan untuk komunitas terpencil. Sedangkan standar pendidikan nasional, bila dipaksakan jelas tidak akan bisa untuk kominitas suku terpencil.

"Saat ini pemerintah memang sudah membidik soal regulasi untuk pendidikan suku pedalaman. Artinya, kita minta pemerintah, tidak bisa menyamaratan pola pendidikan secara nasional terutama pada anak-anak komunitas terpencil,' kata Gofur ayah dua orang anak tersebut.

Dalam sistem belajar untuk anak-anak pedalaman ini, pihak yayasan menghadirkan 4 tenaga pengajar. Mereka punya tugas untuk membimbing tenaga pengajar yang direkrut dari anak-anak suku terasing yang sudah bisa membaca dan menulis. Merekalah sebagai ujung tombang dalam penyebaran ilmu.

"Kalau guru umum ditugasi ke tengah kawasan hutan, tidak ada yang mampu. Maka jalan satu-satunua tenaga pengajar agar betah tentunya dari komunitas mereka sendiri,kita sebagai fasilitatornya,' kata Gufor.

(cha/jor)