DPR Sayembarakan Desain Kompleks Parlemen, Total Hadiah Rp 500 Juta

Jakarta - Meski belum diteken Presiden Jokowi, tapi DPR sudah memproses pembangunan 7 proyek Penataan Kawasan Parlemen. DPR saat ini sedang menggelar sayembara desain arsitektur terkait 7 proyek tersebut.

Sayembara digelar oleh Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jakarta. Judul lengkap sayembara ini berbunyi "Sayembara Desain Arsitektur Renovasi dan Pengembangan Kompleks Parlemen Indonesia". Jadi, sayembara ini mengundang arsitek untuk mendesain kompleks parlemen secara utuh bersama 7 proyek yang akan dibangun.

Sayembara ini sudah diumumkan sejak 10 Juli lalu, dan akan berlangsung hingga Oktober 2015. Pengumuman sayembara ada di www.sayembara-iai.org. Selain itu, pengumuman sayembara desain kompleks parlemen ini juga ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI.

Sayembara ini terbuka bagi arsitek yang memiliki kompetensi Sertifikat Keahlian Arsitektur (SKA) Utama dan memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) Golongan A dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peserta juga diwajibkan melakukan Kerja Sama Operasi (KSO)/Kemitraan dengan Badan Usaha yang memiliki klasifikasi Badan Usaha Gred-4 untuk seluruh bidang Jasa Perencana Arsitektur, Struktur dan Mekanikal dan Elektrikal dengan melampirkan bukti KSO (Surat Pernyataan Kerja Sama yang ditanda tangani bersama).

Dokumen desain yang akan diajukan harus mencakup gambar situasi, rencana tapak, denah, tampak bangunan, potongan bangunan, laporan pra rancangan, laporan perkiraan biaya, pengurus perizinan, dan laporan penyelidikan tanah. Juri-juri sayembara ini adalah para arsitek berpengalaman.

Pemenang utama sayembara ini akan mendapat hadiah Rp 300 juta, pemenang kedua mendapat Rp 120 jutan dan pemenang ketiga Rp 80 juta. Jumlah hadiah tersebut hanya sekitar 10 persen dari total pagu anggaran pra rancangan yang senilai Rp 6.175.800.000.

Anggaran 7 proyek DPR ini memang sudah masuk APBN-P 2015. Oleh karena anggaran proyek ini multiyears, maka anggaran untuk pembangunan 7 proyek ini juga akan masuk ke APBN 2016 dan APBN 2017. Proyek ini diharapkan selesai pada 2018. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut total anggaran 7 proyek ini tak lebih dari Rp 1,5 triliun.

Namun pengesahan proyek ini menyisakan masalah yang timbul di permukaan pada 14 Agustus kemarin. Presiden Jokowi belum bersedia meneken peresmian 7 proyek ini. Presiden sedianya dijadwalkan menandatangani prasasti proyek yang bernama resmi Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen ini pada 14 Agustus kemarin, namun batal.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Presiden ingin pembahasan lebih lanjut, agar proyek ini benar-benar clear. "Ada permintaan dari Pak Jokowi, karena di mana-mana beliau ingin bahwa satu proyek itu nampak dan 'clear' dulu, barulah kita bicarakan ke mana arahnya," kata Fahri soal alasan Jokowi tak jadi meneken prasasti pencanangan 7 proyek tersebut, Jumat (14/8/2015) kemarin.

Istana memberi penjelasan senada. Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden ingin pembicaraan lebih lanjut.

"Presiden ingin ada pembicaraan dulu secara tuntas rencana pembangunan gedung DPR itu karena ini menyangkut dana yang sangat besar," kata Teten saat dikonfirmasi pagi tadi.

Apakah sayembara ini lanjut terus meski belum ada tanda tangan dari Presiden? (tor/ndr)