Apa yang Belum Clear dari 7 Proyek DPR?

Jakarta - Presiden Jokowi batal menandatangani prasasti proyek Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen 14 Agustus kemarin. Ketua Tim Implementasi Reformasi yang mencetuskan ide tujuh proyek DPR itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, menyebut Presiden ingin semuanya clear dulu. Memangnya apa yang belum clear?

"Ada permintaan dari Pak Jokowi, karena di mana-mana beliau ingin bahwa satu proyek itu nampak dan 'clear' dulu, barulah kita bicarakan ke mana arahnya," kata Fahri soal alasan Jokowi tak jadi meneken prasasti pencanangan 7 proyek tersebut, Jumat (14/8/2015) kemarin.

Menengok lagi ke belakang terkait 7 proyek ini, Pimpinan DPR awalnya membentuk tim implementasi reformasi DPR sebagai upaya penguatan kelembagaan. Ada 7 proyek untuk mengimplementasikan reformasi DPR tersebut. (Baca: Menengok Lagi 7 Proyek DPR yang Peresmiannya Batal Diteken Presiden)

Meski digagas oleh seorang pimpinan DPR, namun proyek ini ditangani Sekretariat Jenderal DPR selaku kuasa pengguna anggaran. Dana tujuh proyek yang diusulkan akan dimasukkan ke R-APBN. Anggarannya akan bersifat multi years, dimulai di APBN-P 2015, akan dimasukkan pada APBN 2016 dan juga APBN 2017. Diharapkan proyek tersebut selesai 2018.

Anggarannya belum pernah dibeberkan secara gamblang. Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah menyebut anggaran proyek ini tak lebih dari Rp 1,5 triliun. DPR akan menggelar sayembara untuk 7 proyek tersebut, agar masyarakat bisa mengawasi secara langsung pengerjaan proyek mulai dari tahap perencanaan, pembangunan hingga selesai dikerjakan. Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Fahri Hamzah juga menjadi pengawas.

Lalu apa yang belum clear hingga batal diteken Presiden 14 Agustus kemarin?

Meski menyatakan Presiden ingin semuanya clear, namun menurut Fahri, Jokowi menyambut baik proyek tersebut. Namun memang ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut.

"Dan beliau melihat, komentar-komentarnya bagus. Beliau sendiri mungkin baru pertama melihat kompleks DPR sedalam ini," kata Fahri.

Istana juga sudah memberi penjelasan soal belum ditekennya peresmian proyek itu oleh Presiden Jokowi. Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden ingin pembicaraan lebih lanjut.

"Presiden ingin ada pembicaraan dulu secara tuntas rencana pembangunan gedung DPR itu karena ini menyangkut dana yang sangat besar," kata Teten saat dikonfirmasi pagi tadi.

Teten menegaskan, Jokowi bersama jajaran pemerintah tengah menindaklanjuti visi pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia demi pertumbuhan ekonomi. Fokus pemerintah saat ini adalah pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah saat ini sedang fokus untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan," tutur dia.

Presiden Jokowi sedianya dijadwalkan menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen, yang menjadi simbol dukungan terhadap 7 proyek gedung baru di DPR setelah RAPBN 2016 ke DPR, Jumat (14/8) kemarin. Prasasti berwarna hitam itu sebelumnya sudah disiapkan di depan museum, tanggalnya pun tertulis 14 Agustus 2015. Namun saat Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat meninjau museum, tidak ada penandatanganan prasasti. (tor/dra)