.webp)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang menjadi Ketua Tim Implementasi Reformasi yang mencetuskan ide tujuh proyek DPR itu, pernah menjelaskan ketuhuh proyek tersebut. Fahri menjelaskan Anggaran yang akan dipakai bersumber dari APBN-P 2015. Rencananya, anggaran juga akan dimasukkan pada APBN 2016 dan bersifat 'multiyears' sampai 2017. Diharapkan proyek tersebut selesai 2018.
Berapa dananya? Saat itu Fahri mengaku tak tahu, karena urusannya ada di Kesekjenan DPR. Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah mengatakan besaran anggaran proyek ini tak lebih mahal dari Rp 1,5 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Alun-alun Demokrasi
Proyek pertama adalah pembangunan alun-alun demokrasi. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia
Alun-alun demokrasi diproyeksikan menjadi tempat khusus untuk menyatakan pendapat dan perasaan. Aksi demonstrasi di alun-alun demokrasi akan dilindungi, karena tempat itu adalah mimbar kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan dengan aparat.
2. Museum dan Perpustakaan
Proyek kedua adalah pembangun museum dan perpustakaan. Pembangunan museum akan menggunakan gedung bundar yang sekaligus menjadikan gedung tersebut sebagai cagar budaya. Gedung Bundar adalah warisan (heritage) yang ingin dijaga keanggunannya dengan menjadikannya sebagai ikon nasional dan dunia.
3. Jalan Akses
Proyek ketiga adalah pembangunan jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR. Dengan adanya bangunan-bangunan baru, maka dibutuhkan jalan baru untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada, seperti ruang sidang, museum, perpustakaan dan sebagainya.
4. Visitor Center
Proyek keempat adalah visitor center. Tempat ini akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya. Lokasinya di basement dalam area yang tertutup, yang di dalamnya juga akan dibangun restoran, toko souvenir, bank, pos dan lain-lain.
5. Pusat Kajian
Proyek kelima adalah pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan Undang-Undang, pusat kajian APBN, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.
6. Pembangunan Ruang Anggota DPR
Proyek keenam adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standard. Pembangunan ini akan berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung.
7. Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR
Proyek ketujuh adalah integrasi kawasan. Proyek ini mengintegrasikan tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota, yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibu kota Negara.
(tor/dra)
