Menkum HAM Tegaskan Pemerintah Bersikap Netral Tangani Konflik Parpol

Jakarta - Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo bicara soal kewajiban netralitas jajaran di pemerintahannya terhadap sengketa partai politik. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memastikan netralitas di pemerintahan.

"Memang dari dulu kita tetap netral," kata Yasonna usai menghadiri rangkaian sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Yasonna mengatakan, pihaknya selalu berpegang pada aturan hukum dalam menangani kasus sengketa internal kepengurusan partai politik.

"Kan sudah netral. Kita sudah sesuai aturan hukum," ujar Yasonna bergegas masuk ke mobilnya meninggalkan gedung DPR.

Menkum HAM merupakan pihak yang menangani sengketa internal Partai Golkar dan PPP. Hingga kini, sengketa kepengurusan kedua parpol itu masih berlanjut.

Berikut adalah petikan pidato Jokowi dalam kesempatan Sidang Tahunan MPR 2015:

Pemerintah mengakui, masih banyak persoalan yang menghadang kita. Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antar wilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh.

Pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-persoalan tersebut. Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral, dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
(dnu/fdn)