Ini Prasasti Peresmian 7 Proyek DPR yang Batal Ditandatangani Jokowi

Jakarta - Rencananya Ketua DPR RI Setya Novanto dan Presiden Jokowi akan menandatangani prasasti tanda dimulainya proyek pembangunan kawasan parlemen Senayan siang ini. Namun Presiden Jokowi menolak, padahal prasasti sudah disiapkan.

Prasasti itu terletak di depan museum DPR RI di Gedung Nusantara. Tertulis di prasati itu peresmian proyek gedung baru DPR dan segala perangkat pendukungnya ini bakal diresmikan hari ini.

"Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pencangan Penataan Kawasan Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2015," demikian kata-kata di prasasti berukuran panjang sekitar 50 cm itu. Di bagian bawahnya juga ada dua nama yang bakal menandatangani yakni Ketua DPR RI Setya Novanto dan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo.

Presiden Jokowi memang sempat masuk ke dalam museum namun menolak menandatangani prasasti itu. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Jokowi menolak karena menunggu perencanaan proyek itu clear. Tentu ini cukup mengagetkan namun kalangan DPR RI mengaku tak kecewa.

Padahal DPR RI secara resmi meminta Presiden Jokowi menandatangani prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kompleks parlemen Indonesia. Jika prasasti itu ditandatangani Jokowi, dengan demikian pembangunan 7 proyek di kawasan parlemen Senayan bakal segera dimulai.

"Kami mengharapkan perkenan Presiden untuk membubuhkan tanda tangan pada prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan kompleks parlemen Republik Indonesia," kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidato pembukaan sidang paripurna ke I tahun sidang 2015-2016 yang juga dihadiri Presiden Jokowi. Dalam sidang paripurna itu Jokowi memaparkan nota keuangan dan RUU APBN 2016.

Tujuh proyek pembangunan kawasan parlemen ini dimotori oleh Tim Implementasi Reformasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pelaksanaan proyek dijalankan oleh birokrasi Kesetjenan DPR sebagai kuasa pengguna anggaran.

Tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Rencana pembangunan ini menuai pro kontra dari publik namun prosesnya masih terus berjalan.

Lalu apakah penolakan Jokowi itu juga akan membatalkan pembangunan kawasan parlemen Senayan? Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pembangunan akan tetap dilakukan dan presiden sudah setuju. Kalau setuju kenapa Pak Jokowi tak mau meneken prasasti berbahan marmer tersebut? (van/nrl)