Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada 46 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi kepada bangsa. Dari 46 nama itu, banyak para ahli hukum yang mendapatkannya. Tapi tidak ada satu pun mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang meraihnya.
Ke-46 nama penerima itu dibagi ke dalam beberapa kelompok penerima penghargaan. Pertama yaitu Bintang Mahaputra Adipradana dan satu orang di antaranya yang menerima adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.
Kolega Hamdan di Mahkamah Konstitusi (MK) juga mendapatkan penghargaan serupa untuk kategori Bintang Mahaputra Utama. Yaitu Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan M Alim. Masuk dalam kelompok penerima penghargaan ini adalah para mantan pejabat Komisi Yudisial (KY) yaitu Busyro Muqoddas (Ketua KY 2005-2010) dan koleganya, Thahir Saimima, Mustafa Abdullah, Zainal Arifin dan Soekotjo Soeparto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, masing-masing penerima gelar itu mempunyai kriteria tersendiri. Tanda kehormatan Bintang Mahaputera diberikan kepada para tokoh yang memenuhi tiga kriteria, yakni berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara. Selain itu juga dinilai melakukan pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan beberapa bidang lain yang besar manfaat bagi bangsa dan negara. Hamdan dkk juga dinilai dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.
Jika para tokoh MK dan KY mendapatkan gelar kehormatan dari Presiden Joko Widodo, mengapa mantan pejabat MA tidak ada satu pun yang mendapatkannya?
(asp/tor)
.webp)
