DPR Harap Jokowi Bisa Stabilkan Perekonomian

Jakarta - Setelah berpidato di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, Presiden Jokowi akan memberikan pidato di hadapan rapat paripurna DPR. Presiden Jokowi akan memaparkan RUU APBN 2016 dan nota keuangan.

Sidang paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015) punya dua agenda besar. Yang pertama Pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, dan yang kedua pengantar atau penyampaian atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Nota Keuangan.

"Pelaksanaan Sidang Paripurna DPR RI pada siang hari ini akan diisi dengan agenda Pidato Presiden tentang Penyampaian atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Nota Keuangan. Pidato ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran DPR dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidato pembukaan sidang paripurna.

RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya dapat diajukan oleh Presiden. Hal inilah yang menjadi dasar dari munculnya konvensi ketatanegaraan Pidato Presiden tentang Penyampaian atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan pada setiap bulan Agustus.

"Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana kita ketahui bahwa penyerapan anggaran pemerintah pusat khususnya belanja Kementerian/Lembaga pada Semester I Tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama yaitu baru sebesar Rp 208,5 T (dua ratus delapan koma lima triliun rupiah) atau 26,2 persen," kata Novanto.

"DPR mendorong agar Kementerian/Lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur sehingga penyerapan di Semester II Tahun 2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Baca juga: Ini Pidato Kenegaraan Perdana Presiden Jokowi Selengkapnya

APBN Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat menjadi fungsi stabilisasi agar pemerintah dapat menstabilkan perekonomian serta mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan menjaga pasokan dan kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok serta mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah dengan berbagai kebijakan baru agar mampu berperan dalam perekonomian nasional.

"Bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja. Sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Hal ini akan mempercepat proses pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, DPR terus mendukung penambahan Dana Desa," kata Novanto.

"Perihal kenaikan alokasi Dana Desa, DPR mengingatkan agar Pemerintah benar-benar mengawasi dan menjaga realisasinya agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai," imbuhnya.

"Dalam hal kebijakan APBN khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR mengimbau agar dilaksanakan revalidasi data, dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tepat sasaran," pungkasnya.



(van/nrl)