Bekasi Ingin Jadi Smart City, Tapi Parkir Meter Masih Setengah Hati

Jakarta - Pemkot Bekasi tengah membenahi sistem pelayanan publik, salah satunya dengan parkir meter. Sayang sudah hampir dua minggu ini sistem pelayanan parkir liar di Kota Bekasi masih amburadul.

Salah satu titik lokasi yang terpasang parkir meter di depan RSUD Kota Bekasi, sore itu terlihat enam petugas mengenakan kaos berlambang 'P' dengan tulisan parkir meter di bawahnya. Tugas mereka seharusnya membimbing pengguna kendaraan bermotor yang hendak parkir untuk bayar di mesin parkir meter elektronik.

Sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir dan Terminal. Untuk dua jam pertama kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp 2.000 dan satu jam berikutnya Rp 1.000. Sedangkan, untuk parkir mobil dua jam pertama dikenakan tarif Rp 3.000 dan satu jam berikutnya akan dikenakan Rp 1.500.

Namun dalam pelaksanaannya, sistem parkir berbasis elektronik tidak berjalan dengan baik. Petugas parkir justru tidak mengarahkan masyarakat ke mesin pembayaran yang tersedia.

"Ah sama aja bohong itu, kemarin saya parkir di RUSD kota Bekasi justru ditagih uang sama petugas parkir meternya, bukannya diarahin ke mesin malah dicuekin gitu aja," ujar Awang warga Bekasi Utara saat berbincang, Kamis (12/8/2015).

Awang mengatakan kala itu ia hanya ingin menjenguk saudaranya yang sakit di RSUD Kota Bekasi. Dirinya tak bermaksud lama, lantaran masih banyak pekerjaan yang ditinggalnya.

"Saya cuma sebentar doang nggak sampai setengah jam trus keluar lagi, begitu balik ada petugas yang datang meminta uang Rp 3.000. Pas saya minta bukti karcis, petugas itu menujukan kaosnya yang bertuliskan parkir meter. Padahal kalau saya pakir di dalam rumah sakit perjamnya dikenakan Rp 1.000, ini malah lebih," paparnya.

Tak hanya Awang, Handoko warga Bekasi Selatan mengaku bingung dalam penggunaan parkir meter. Terlebih biaya yang ditagih justru lebih mahal dibanding sebelumnya.

"Setiap ditanya kenapa tidak bayar dengan alat tersebut, mereka punya seribu alasan ada yang bilang rusak, ada yang bilang belum bisa digunakan. Pokoknya macem-macem," papar Handoko.

Handoko melihat Pemkot Bekasi tidak serius menerapkan program smart city. Alhasilnya masih terdapat kebocoran Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

"Kalau begini namanya sama saja dengan pungli, masalahnya keberadaan petugas parkir meter juga tidak bisa mempertangung jawabkan uang itu akan masuk ke kas daerah," paparnya
 
Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Veteran, Jalan Ir H Djuanda, dan Jalan Rawa Tembaga yang sama-sama ditetapkan sebagai kawasan penerapan sistem parkir elektronik per tanggal 3 Juli 2015 oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Khususnya di daerahTaman Galaxy Raya, Kecamatan Bekasi Selatan telah terpasang 14 alat, namun baru beberapa yang sudah berdiri karena sisanya masih dalam tahap pengerjaan.

(bar/dra)