DetikNews
Kamis 13 Agustus 2015, 20:29 WIB

Survei BPS: Demokrasi Indonesia Membaik, Tapi Masih di Level Sedang

Danu Damarjati - detikNews
Survei BPS: Demokrasi Indonesia Membaik, Tapi Masih di Level Sedang Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan hasil penelitiannya terhadap tingkat kehidupan demokrasi di negeri ini. Hasilnya, Indonesia mempunyai tingkat demokrasi di level "sedang".

Penelitian tersebut adalah hasil kerja BPS terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2014. "Indeks Demokrasi Indonesia level nasional 2014 mencapai 73,04 dalam skala indeks 0 sampai 100. Tingkat demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang," Kepala BPS Suryamin saat menggelar konfrensi pers di kantornya, Jalan dr Sutomo, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik bila poinnya lebih dari 80, kategori sedang bila poin merentang antara 60 hingga 80, dan kategori buruk bila poinnya kurang dari 60.

IDI tahun 2014 mencapai angka 73,044. Ini sama artinya mengalami kenaikan 9,32 poin dibanding 2013 yang sebesar 63,72 poin.

Kenaikan dipengaruhi oleh tiga aspek, yakni kebebasan sipil naik 33,62 poin (dari 79,00 menjadi 82,62), hak-hak politik naik 17,47 poin (dari 46,5 menjadi 63,72), dan lembaga-lembaga demokrasi yang naik 3,57 poin (dari 72,24 menjadi 75,81)

"Selama kurun waktu 6 tahun, nilai aspek kebebasan sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya," kata Suryamin.

Hak-hak politik meningkat karena dipicu indikator terkait Pileg 2014, yakni hak memilih dan dipilih, fasilitas pemilih penyandang cacat, dan kualitas daftar pemilih tetap.

"Tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori buruk. Sebelumnya kategori buruk selalu disandang aspek hak-hak politik," kata Suryamin.

Dalam aspek hak-hak politik, variabel hak memilih dan dipilih mengalami peningkatan signifikan, juga variabel peran birokrasi pemerintah daerah, variabel peran partai politik, dan variabel pemilu yang bebas dan adil.

Namun demikian tersisa "masalah kronis di 2014", begitulah BPS mengistilahkannya. Masalah itu adalah indikator buruk dengan skor di bawah 60 poin, yakni persentase perempuan terpilih terhadap total anggaran DPRD Provinsi, demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan, alokasi anggaran pendidikan kesehatan, Perda inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan kegiatan kaderisasi peserta pemilu.

"Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik," ujar Suryamin.

Meski tetap ada poin yang perlu diperbaiki dalam berdemokrasi, IDI 2014 melampaui target RPJMN 2010-2014 yang dipatok sebesar 73,00. Dan ini adalah capaian tertinggi selama enam tahun penghitungan IDI, dari 2009 hingga 2014.

Poin IDI fluktiatif dari tahun ke tahun. Mulai 2009 sebesar 67,30, turun ke 63,17 pada 2010, naik pada 2011 ke 65,48 poin. Turun dan naik pada 2012 sebesar 62,633 poin dan 63,72 poin.

"Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang sensitif terhadap naik turunya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi," jelas Suryamin.

Metodologi mengukur demokrasi ini didasarkan pada empat sumber data, yakni ulasan surat kabar lokal, ulasan dokumen regulasi seperti Perda, Pergub, dan sebagainya. Focus group discussion serta wawancara mendalam juga dilakukan.

Rumusan pengukuran indeks demokrasi dilakukan BPS dengan Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), dan tim ahli dari UI, UIN Syarief Hidayatullah, LIPI, dan Universitas Paramadina.
(dnu/faj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed