Gatot Minta Dijadwal Ulang, Jampidsus: Emang Bisa Seenaknya Gitu?

Jakarta - Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunda pemeriksaan dirinya terkait kasus korupsi dana bantuan sosial. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono menanggapi permintaan itu dengan sinis.

"Emang bisa seenaknya gitu? Yang menentukan dia?" sindir Widyo saat dihubungi, Kamis (13/8/2015).

Widyo menyebut tim jaksanya tengah dalam perjalanan menuju ke KPK. Mengenai apakah nantinya tetap memeriksa Gatot apa ditunda, Widyo menegaskan yang menentukan adalah jaksa penyidik.

"Yang menentukan kan jaksa. Tidak bisa seenaknya seperti itu. Jaksa saya sedang menuju ke KPK," tegas Widyo.

Sebelumnya, pengacara Gatot, Razman Arief Nasution meminta Kejagung untuk menunda pemeriksaan tersebut. Hari ini memang sedianya jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejagung akan meminta keterangan Gatot terkait kasus dana bantuan sosial.

"Klien kami bersedia diperiksa oleh Kejaksaan Agung di KPK pada Selasa, 18 Agustus 2015 pukul 10.00 WIB," kata Razman di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2015).

Razman menyebut bahwa tadi pagi Gatot sudah dijemput di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang. Namun Gatot enggan dan meminta untuk diperiksa pada tanggal yang dia inginkan.

"Hari ini tidak ada pemeriksaan, tadi sudah dijemput di rutan dan menyatakan sudah memberikan kuasa kepada kami dan meminta untuk diperiksa di tanggal tersebut," ujar Razman.

Tak berapa lama setelah Razman muncul, rombongan tim jaksa Kejagung terlihat memasuki gedung KPK. Tim yang diketuai jaksa Viktor Antonius itu tak memberikan komentar dan langsung masuk ke dalam gedung KPK.

Razman sendiri tetap bersikeras ingin KPK mengambil alih penyidikan kasus korupsi bansos itu dari Kejagung. Menurutnya, penanganan kasus bansos itu akan lebih efisien apabila ditangani KPK.

"Kami tetap berharap bahwa di luar pemeriksaan yang dilakukan di KPK, kami juga tetap mengirimkan surat kepada KPK untuk menangani kasus ini. Oleh karena itu maka kami taat hukum, taat azas kami tetap berupaya KPK menangani, kalaupun ditangani Kejagung, kami berharap, demi efisiensi dan conflict of interest, dan perlunya perbaikan hukum yang jelas, dan kerja sama yang jelas antara KPK dan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus bansos," tutur Razman. (dha/dra)