Pemprov DKI Diminta Turun Tangan Cegah Konflik Go-Jek dengan Opang

Jakarta - Konflik antara pengemudi Go-jek dengan ojek pangkalan (Opang) hingga kini belum usai. Banyak pengemudi Go-Jek yang merasa terintimidasi oleh ojek pangkalan. Tak jarang mereka mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dan dikeroyok.

Menghadapi konflik yang tak kunjung usai ini, Pemprov DKI Jakarta diminta untuk turun tangan. Berbagai solusi perlu ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti misalnya, dengan membuat para ojek pangkalan lebih terkoordinir.

"Dari pada berkonflik ria, lebih baik mereka mengorganisir diri," kata pengamat transportasi Lisman Manurung saat berbincang dengan detikcom, Kamis (13/8/2015).

Lisman mengusulkan agar para ojek pangkalan membentuk semacam koperasi agar mereka lebih teratur. Di situlah peran Pemprov dibutuhkan.

"Itu bisa dibantu pemerintah. Kalau dia nanti laku, dia akan persaingan usaha," katanya.

Persaingan tersebut menurut Lisman, nantinya akan lebih sehat. Sebab mereka tidak hanya saling iri, namun berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang.

Opsi lainnya, menurut Lisman, ojek pangkalan dianjurkan bergabung dengan Go-Jek agar tak perlu iri dan memusuhi. Pihak aparat juga diminta untuk menindak tegas para pelaku kriminal.

"Yang paling diutamakan adalah, penegak hukum bersama-sama mendorong pengurangan intimidasi dari ojek yang terdaftar. Karena kalau yang nggak terdaftra kan informal," tuturnya.

Bagaimanapun juga, menurut Lisman, meski bukan moda transportasi paling aman, ojek adalah solusi yang dapat menjangkau penumpang hingga ke area pemukiman. Selain itu ojek juga dapat menerobos macet.

"Kalau mengorganisir angkot sampai ke perumahan apa mungkin? Jadi bagaimanapun ojek ini kan sudah menjadi semacam pengaman dari kebutuhan transportasi yang masih belum dilayani pemerintah dengan baik," tutup Lisman. (khf/rvk)