.webp)
Kebijakan itu seperti pembatasan rapat di luar kantor dan menyediakan hidangan tradisional. Beberapa pihak menyebut kebijakan Menteri Yuddy konyol dan dinilai tidak konsisten.
"Sebetulnya bukan diubah, tapi dinaikkan. Jadi dulu yang pembatasan hotel itu kan pak menteri itu tujuannya begini. Banyak sekali instansi yang mengajukan anggaran untuk pembangunan ruang rapatkah, kemudian ada tempat rapat yang ada penginapannya, tapi itu kadang tidak maksimal digunakan. Hanya digunakan oleh pegawainya sendiri misalnya. Pak menteri itu berpikir kenapa tidak memanfaatkan aset-aset pemerintah untuk kepentingan ini," jelas Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN dan RB, Rini Widyantini.
Hal itu disampaikan Rini ketika ditemui di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015). Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, diibaratkan Rini sebagai mekanik pesawat yang mesti membetulkan 34 kementerian itu.
"Yang kedua, ada banyak sekali kasus PNS itu sering mark up. Ini kan sering kongkalikong sama petugas hotelnya kadang-kadang. Kita kan masalahnya kan revolusi mental, integritas itu nomor satu kan. Jadi bagaimana kita harus dilatih terus, kita membuat itu untuk mengurangi itu (mark up)," imbuh dia.
Sebenarnya, kebijakan yang dibuat Menteri Yuddy itu, imbuhnya, semacam terapi kejut agar para PNS berubah. Ternyata, kebijakan itu cukup efektif.
"Ternyata itu efektif lho, artinya bahwa ada efisiensi sarana prasarana yang dibuat untuk kepentingan rapat itu ternyata penuh dipakai dalam kapasitas maksimal terus," jelas Rini.
Meski demikian, kebijakan pembatasan rapat di luar kantor ini memang ada efeknya, seperti hotel-hotel yang jadi rugi. Namun, pihaknya sudah membicaraan dengan asosiasi hotel, bahwa setiap kebijakan itu pasti ada efeknya.
"Ini sudah kita luruskan bahkan ada di Permenpan sekarang. Tapi memang persyaratan yang berat untuk PNS-nya. Jadi seluruh inspektorat itu didorong untuk melakukan pengawasan, sistem pengawasannya diperketat. Ini kan tujuannya untuk membangun integritas PNS itu," jelas dia.
Setelah ada kebijakan itu efeknya bagaimana?
"Kita sekarang belum melakukan evaluasi. Tapi kalau masing-masing inspektorat itu memang ada evaluasi pengawasan. Kalau di internal kita sudah tdk ada lagi yang seperti itu. Saya dengar beberapa kementerian juga terjadi penghematan karena adanya kebijakan ini," jawab dia
Kebijakan ini ingin membuat PNS berintegritas. Karena, PNS harus memberikan contoh pada rakyat.
"Kita kan harus memberikan contoh pada rakyat, mencontoh yang baik, terutama Menpan itu ingin menjadi role. Di Kemenpan sendiri, 2 bulan terakhir penghematan, kita sudah bisa menghemat lebih dari Rp 2 miliar. Coba dibayangkan dar semua kementerian," tutur Rini.
Halaman 2 dari 1
