"Kalau (reshuffle) yang barusan ini, tidak dikomunikasikan ke KPK. Tapi saya tidak tahu ya, kalau dulu kan (pembentukan kabinet awal) ada nama-nama. Ada lebih dari 60 nama yang oleh KPK untuk semacam ditracking," ujar Plt Pimpinan KPK Johan Budi.
Hal ini disampaikan Johan usai menjadi pembicara di Diskusi Anti Korupsi bertajuk 'Mengawal Dana Hingga ke Desa' di Pendopo Kepatihan DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (12/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu mungkin ya. Tapi terus terang yang kali ini kami tidak dilibatkan," imbuhnya.
Dia juga tak tahu apakah 5 nama menteri yang dilantik hari ini ada dalam 60 daftar yang diberikan Jokowi pada masa pemerintahannya atau tidak.
"Saya tidak tahu, yang lalu saya belum jadi pimpinan," kata Johan.
Menurut Johan, posisi KPK memang bukan untuk menyeleksi. Memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.
"Tidak ada (komunikasi) dan nggak perlu. Dan bukan kewajiban, bukan tugas KPK juga," tuturnya. (sip/rvk)











































