Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa pemberian visa tersebut sudah sesuai prosedur. Prosedur tersebut telah disepakati oleh seluruh negara di dunia.
"Kalau event itu diselenggarakan oleh Indonesia, event bilateral Indonesia, maka negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia tentunya tidak akan kita undang. Tetapi penyelenggaraan ini tidak, bukan Indonesia yang menyelenggarakan," ujar Retno usai pembukaan Kongres Diaspora ke-3 di Ballroom, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Retno juga mengatakan bila Indonesia menjadi tempat pertemuan PBB, Indonesia tetap akan memberikan visa kepada seluruh negara peserta pertemuan. Termasuk negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
"Dan dalam pertemuan-pertemuan seperti pertemuan PBB yang diselenggarakan di Indonesia aturan mainnya sudah jelas dan aturan mainnya harus kita ikuti," tuturnya.
"Biarpun ada negara anggota PBB yang tak memiliki hubungan diplomatik dengan kita. Akan tetapi bila pertemuan PBB diselenggarakan di Indonesia, Indonesia tetap berikan visa untuk negara non diplomatik," tutup Retno. (yds/dra)











































