Mendagri: Anggaran Pilkada dari APBN & APBD Fifty-fifty

Jakarta - Menteri Dalam Negeri berharap dana Pilkada sebesar Rp 1,255 Triliun akan dibagi setengah (fifty-fifty), antara anggaran dari APBN dan APBD. Namun hal tersebut masih akan dinegosiasikan dengan Departemen Keuangan."Kami sudah mengajukan anggaran ke Depkeu sebesar Rp 929,5 Miliar tanggal 21 Februari lalu. Namun itu belum termasuk dana sosialisasi dan pemantauan, sehingga totalnya menjadi Rp 1,255 Triliun."Demikian dikatakan Mendagri Moh Ma'ruf kepada wartawan, usai rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc 1 dan 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di gedung DPD, MPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (24/2/2005)."Dari total anggaran itu, Depdagri berharap 50 persen direalisasikan lewat APBN dan 50 persen sisanya lewat APBD. Namun untuk realisasinya, akan kita negosiasikan dengan Depkeu," lanjut Ma'ruf.Sebelumnya di dalam rapat, Ma'ruf mengaku Depdagri masih mengalami kesulitan dalam membuat formulasi anggaran Pilkada dari APBN dan APBD. Karena masih harus melakukan perencanaan dari awal.Dalam kesempatan itu, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Depdagri Timbul Pujianto kepada wartawan mengatakan, besaran dana APBN nantinya akan dialokasikan ke daerah-daerah, masing-masing dengan asas proposional."Jadi, daerah yang punya kemampuan besar akan diberi bantuan keuangan yang tidak terlalu banyak, dan begitu pula sebaliknya," ungkap Timbul. (fab/)