Mendagri dan Polri Samakan Persepsi Daerah yang Berpotensi Konflik Pilkada

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut hadir dalam acara pembekalan persiapan pengamanan Pilkada Serentak yang digelar Polri di PTIK, Jakarta Selatan. Tjahjo mengatakan, kedua instansi menyamakan persepsi tentang pemetaan daerah konflik.

"Diminta kapolri untuk menjelaskan persiapan pilkada serentak. Kemudian menyamakan persepsi mengenai pemetaan jumlah daerah yang berpotensi konflik atau pada saat pendaftaran (kemarin ada di Mabar) dan saat penghitungan suara kalau ada sengketa pilkada. Karena persiapan polri mengamankan pilkada serentak jadi komitmen polri," kata Tjahjo di PTIK, Jaksel, Selasa (11/8/2015).

Tjahjo mengatakan, dalam kesempatan itu pihaknya bersama-sama membuka peta wilayah. Juga mencermati gelagat perkembangan dinamika pilkada 5 tahun lalu, daerah mana saja yang ditengarai berkonflik, lalu dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Kalau kita mencermati 5 tahun lalu, tidak begitu banyak. Memang ada di Papua, ada dua daerah, Sulsel, Maluku, NTT, Sumatera. Dari 269, memang tidak sampai 10 kalau merujuk 5 tahun lalu," kata Tjahjo saat ditanya di mana saja titik rawan konflik.

"Mudah-mudahan (pilkada serentak) ini nggak ada (konflik). Tapi kepolisian mencermati adanya dualisme parpol yakni Golkar dan PPP, kena dampaknya di daerah. Dari hasil pendaftaran, nggak ada masalah, kecuali di Mataram, Mabar. Kalau daerah lain nggak ada laporan yang signifikan," pungkasnya.

Untuk mengantisipasi kerusuhan, Tjahjo mengatakan harus ada pengamanan di setiap TPK oleh Kepolisian atau Satpol PP. Jika personel tidak cukup, maka akan diminta bantuan dari TNI.

"Penghitungan suara di KPU, kami juga minta polisi back up KPUD, karena penghitungan suara bisa menimbulkan ketidakpuasan massa dan sebagainya. Saya kira perlu antisipasi dengan baik," tandasnya.

(idh/erd)