Lanjutan Helsinki, Kontras Desak TNI-GAM Gencatan Senjata

Jakarta - Kontras meminta Presiden SBY menjelaskan secara terbuka hasil perundingan Helsinki antara pemerintah dengan GAM. Kontras juga mendesak pasukan TNI dan GAM melakukan gencatan senjata sebagai perkembangan dari perundingan.Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Kontras Usman Hamid kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Aceh Working Group (AWG) di sekretariat kontras, Jl. Borobudur, Jakarta Pusat."Kami juga meminta presiden SBY menjelaskan posisi pemerintah terhadap tawaran GAM. Untuk tercapainya perundingan damai, Kontras juga meminta pemerintah dan GAM mempertimbangkan berbagai prasarat," kata Usman.Prasarat tersebut, lanjut Usman, yaitu dicabutnya status darurat sipil di Aceh. Dimana untuk penyelesaian konflik di Aceh, masyarakat sipil Aceh harus ikut terlibat merumuskan masa depan Aceh.Kedua, kedua belah pihak harus benar-benar melaksanakan demiliterisasi. "Yaitu berupa gencatan senjata sebagai konsekuensi dari perkembangan perundingan," tegas Usman yang didampingi Direktur Eksekutif AWG Otto Syamsudin Ishak.Selanjutnya, TNI diminta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang dapat mengganggu jalannya perundingan. Untuk itu presiden wajib memastikan bahwa TNI tetap dalam kendali dan kontrol otoritas sipil.Keempat, Kontras juga meminta pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik. Khususnya juru runding GAM yang kini berada dalam tahanan di penjara Indramayu, Sukamiskin dan Cirebon."Untuk itu Kontras dan AWG meminta pemerintah RI dan GAM harus selalu membuka semua tawaran damai dan mengkompromikannya tanpa terjebak oleh istilah otonomi khusus maupun memerdekakan diri," jelas Usman. (fab/)