KPU Gelar Pleno Jelang Pendaftaran Calon Tunggal Ditutup

M Iqbal - detikNews
Selasa, 11 Agu 2015 15:38 WIB
Foto: Andhika Akbaransyah
Jakarta - Perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota akan ditutup beberapa saat lagi yakni pukul 16.00 WIB sore ini. Menjelang ditutupnya perpanjangan pendaftaran Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno.    

Rapat dimulai pukul 14.55 WIB di gedung KPU, jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Seluruh komisioner hadir, termasuk mereka yang baru datang dari daerah untuk membantu KPUD mensuvervisi pendaftaran calon.  Turut hadir sekjen KPU Arif Rahman.

Namun Ketua KPU Husni Kamil Manik belum bersedia memberikan informasi tentang perkembangan terakhir terhadap tujuh daerah yang pendaftaran calonnya diperpanjang.

"Kami bicarakan dulu (update pendaftaran pasangan calon -red)," kata ketua KPU Husni Kamil Manik sebelum rapat di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (11/8/2015).

Dari tujuh yang diperpanjang hingga berita ini diturunkan baru Kabupaten Pacitan yang resmi mendapat tambahan satu pasang calon lagi. Sisanya di 6 daerah lainnya hingga kini masih tercatat memiliki pasangan calonnya tunggal.

Ke-6 daerah itu adalah  Kota Surabaya (Jatim), Kabupaten Tasikmalaya (Jabar), Kabupaten Blitar (Jatim), Kota Mataraman (NTT), Kota Samarinda (Kaltim), dan Kabupaten Timur Tengah Utara (NTT),

Dari daftar itu, kemungkinan adanya pendaftaran dikabarkan di Kota Surabaya dan Kota Samarinda. Jika melebihi pukul 16.00 maka pendaftaran tidak akan diterima oleh KPU setempat. Rencananya, setelah rapat KPU RI akan menggelar jumpa pers sore ini.

Komisoner KPU Hadar Nafis Gumay menegaskan bahwa KPU sesuai ketentuan UU Pilkada akan mengumumkan penundaan Pilkada jika sampai batas pendaftaran nanti belum ada pasangan calon yang mendaftar di 6 daerah itu.

"Kalau ternyata hari terahir tidak ada juga pasangan calon yang mendaftar, maka daerah tersebut akan dinyatakan oleh KPU setempat untuk ditunda pemilihannya ke Pilkada serentak selanjutnya Februari 2017," ucap Hadar.

Konsekuensinya, jika Pilkada di daerah itu ditunda ke tahun 2017 karena tidak ada pasangan calon tandingan, maka dua tahun di daerah itu dipimpin pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk Kemendagri.

(bal/erd)