Ini Langkah Polri Antisipasi Rusuh di Pilkada Serentak

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan serangkaian persiapan dalam upaya penanganan pilkada serentak yang digelar Desember mendatang. Untuk mengantisipasi kerusuhan, polri telah mendata daerah-daerah yang rawan dan punya catatan sejarah konflik pada pemilihan kepala daerah atau pilpres yang lalu.

"Terkait kerawanan banyak hal yang bisa kita sampaikan, saya sudah minta identifikasi apakah ada sejarah konflik sebelumnya, seperti Bima Dompu, Palopo, Tolikara, Nias, Poso, Maluku Papua, dan beberapa daerah lain yang konflik-konflik pada pilkada yang lalu," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di PTIK, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2015).

Badrodin mengatakan, kendati para Kepala Satuan Wilayah di seluruh Indonesia telah memiliki pengalaman dalam pengamanan pilkada, namun ajang pilkada yang dilakukan serentak tahun ini tentu mengindikasikan situasi yang berbeda.

"Tapi ancamannya situasinya berbeda. Karena itu tak boleh anggap remeh, harus lakukan secara all out, Karena ini pertaruhan polri dalam menunjukkan kemampuan pengamanan pilkada," ujarnya.

Sementara itu, saat disinggung apakah akan menggunakan menggunakan senjata api untuk melumpuhkan bila ada perusuh dalam rangkaian atau proses pilkada, Badrodin menjelaska, penananganan kerusuhan memiliki level masing-masing yang berbeda cara penanganannya.

"Jadi begini, kerusuhan ini kan polisi ada gradasinya levelnya, level satu sampai 6, level satu kehadiran polisi, dua gunaan kata-kata, tiga tangan kosong, level enam itu baru gunakan senjata api. Jadi ada gradasinya," pungkasnya.

(idh/erd)