"Gaji PNS DKI menurut saya masih wajar. Sekarang saya mau tanya, Anda mau kasih orang kerja gaji misalnya PPSU (Pekerja Prasarana Sarana Umum) habisnya Rp 1,7-1,8 triliun. Saya lebih ikhlas kasih gaji orang kecil yang kerja daripada kasih kontraktor ngangkut yang ngeruk sungai saja habisnya Rp 1,2 triliun," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2015).
"Kita bisa berdebat. Saya bilang kalau pejabat ngajak bicara itu saya tantang balik kamu (bisa) pembuktian terbalik harta kamu, sama LHKPN dan pajak yang kamu bayar. Pejabat publik tidak boleh terima gaji dari swasta. Mana ada bupati gubernur yang miskin," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beli Fortuner. Makanya saya bilang ke Ditjen Pajak, mau nambah perolehan pajak itu gampang. Cek saja siapa yang beli apartemen, rumah, tanah dan mobil. NPWP-nya berapa. Kalau nggak ada NPWP kasih saja NPWP. Kalau sudah ada NPWP, pantau aja dia bayarnya berapa," terang dia.
"Ternyata nggak ada yang bayar. Lalu apa yang buat susah nagih? Takut karena banyak oknum pejabat bisa beli rumah tanah, tapi nggak bayar pajak," pungkasnya. (aws/aan)











































